Sebelumnya
Dalam paradigma pendidikan kritis, siswa tidak hanya dijadikan objek ajar, melainkan subjek yang aktif dalam memahami dan memaknai nilai-nilai Pancasila sesuai konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi. Ini adalah pendidikan yang membebaskan—yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, bertindak etis, dan bertanggung jawab secara sosial dalam bingkai ideologi kebangsaan.
Sebagai langkah konkret, BPIP telah menyusun dan menerbitkan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Ideologi Pancasila untuk jenjang PAUD hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), masing-masing 12 buku untuk guru dan 12 buku untuk siswa. Penyusunan BTU ini penting karena mencerminkan komitmen negara untuk menyediakan materi ajar yang terstruktur, berjenjang, dan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa.
Baca juga : Geostrategi Sekolah Rakyat: Memperkuat Karakter Bangsa Dan Ideologi Pancasila
Buku-buku tersebut dirancang dengan pendekatan yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Bagi guru, BTU berfungsi sebagai panduan metodologis yang memungkinkan mereka mengajarkan Pancasila secara kreatif dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan psikososial anak didik.
Pendidikan formal yang menggunakan BTU ini telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa negara telah mengakui pentingnya pendidikan ideologis dalam membangun karakter bangsa, bukan hanya sebagai proyek jangka pendek atau respons terhadap krisis nilai, melainkan sebagai bagian dari desain kurikulum nasional yang berkelanjutan.
Dalam kerangka nation and character building, pendidikan Pancasila menyasar pada pembentukan civic literacy, moral consciousness, dan kapasitas warga negara untuk hidup bersama dalam kebhinekaan yang produktif. Dari itu kita harus menyadari bahwa pendidikan Pancasila tidak akan efektif tanpa pelibatan aktif dari para guru –sebagai garda depan ideologisasi di ruang kelas. Guru bukan sekadar penyampai informasi, tetapi panutan dan teladan moral yang menghidupkan Pancasila dalam tindakan sehari-hari.
Usulan BPIP agar Pancasila kembali menjadi mata ujian nasional hendaknya tidak dilihat sebagai langkah mundur menuju masa lalu yang otoriter, melainkan sebagai bentuk rekontekstualisasi ideologi negara di tengah tantangan kontemporer. Ujian nasional berbasis Pancasila dapat dirancang bukan hanya untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi lebih jauh untuk menilai kemampuan mereka dalam memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Salam Pancasila!
Baca juga : Trust Ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan. Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.