Revitalisasi Pancasila Memperkukuh Ideologi Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Dalam paradigma pendidikan kritis, siswa tidak hanya dijadikan objek ajar, melainkan subjek yang aktif dalam memahami dan memaknai nilai-nilai Pancasila sesuai konteks sosial, ekonomi, dan politik yang ­mereka hadapi. Ini adalah pendidikan yang membebaskan—yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, bertindak etis, dan ber­tanggung jawab secara sosial dalam bingkai ideologi ke­bangsaan.

Sebagai langkah konkret, BPIP telah menyusun dan menerbitkan 24 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan ­Ideo­logi Pancasila untuk jenjang PAUD hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), masing-masing 12 buku untuk guru dan 12 ­buku untuk siswa. Penyusunan BTU ini penting karena men­cerminkan komitmen negara ­untuk menye­diakan materi ajar yang ter­struktur, ­berjenjang, dan ­berorientasi pada pembangunan karakter bangsa.

Baca juga : Geostrategi Sekolah Rakyat: Memperkuat Karakter Bangsa Dan Ideologi Pancasila

Buku-buku tersebut dirancang dengan pendekatan yang tidak hanya mentransfer informasi, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai seperti gotong ­royong, toleransi, keadilan sosial, dan cinta tanah air. Bagi guru, BTU berfungsi sebagai panduan metodologis yang memungkinkan mereka mengajarkan Pancasila secara kreatif dan kontekstual, sesuai dengan perkembangan psikososial anak didik.

Pendidikan formal yang menggunakan BTU ini telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Keputusan Mendik­bud­ristek Nomor 56 Tahun 2022 ­tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa negara telah ­mengakui pentingnya ­pendidikan ideologis dalam membangun karakter bangsa, bukan hanya sebagai proyek jangka pendek atau respons terhadap krisis nilai, melainkan sebagai bagian dari desain ­kurikulum nasional yang berkelanjutan.

Baca juga : Pesan Strategis Dari KTT BRICS 2025: Kepemimpinan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Dalam kerangka nation and character building, pendidikan Pancasila menyasar pada pembentukan civic literacy, moral consciousness, dan kapasitas warga negara untuk hidup bersama dalam kebhinekaan yang produktif. Dari itu kita harus menyadari bahwa pendidikan Panca­sila tidak akan efektif ­tanpa pelibatan aktif dari para guru –sebagai garda depan ­ideologisasi di ruang kelas. Guru bukan sekadar penyampai informasi, tetapi panutan dan teladan moral yang menghidupkan Pancasila dalam tindakan sehari-hari.

Usulan BPIP agar Pancasila kembali menjadi mata ujian nasional hendaknya tidak di­lihat sebagai langkah mundur menuju masa lalu yang otoriter, me­lainkan sebagai bentuk ­rekontekstualisasi ideologi ­negara di tengah tantangan kontemporer. Ujian nasional ­berbasis Panca­sila dapat di­rancang bukan hanya untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi lebih jauh untuk ­menilai kemampuan ­mereka dalam memahami, meng­hayati, dan menerapkan nilai-nilai Panca­sila dalam kehidupan ­nyata. Salam Pancasila!

Baca juga : Trust Ke Fundamental, Analis Kompak Rekomendasikan Saham BBRI

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah ­Gubernur ­Lemhannas RI (2001-2005) dan ­Direktur Jenderal Sosial Politik ­Depdagri RI ­(1998-2000). ­Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi ­Manajemen Pemerintahan. Ketua Dewan Pembina Center for ­Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.