RM.id Rakyat Merdeka - Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, beseru agar membangun kembali dunia dengan berlandaskan Pancasila dan keadilan global bukan sekadar pengulangan romantisme politik masa lalu. Melainkan pula sebuah upaya menghadirkan kembali etika dalam tata dunia yang kian diguncang oleh krisis moral, konflik bersenjata, dan ketimpangan kekuasaan.
Dalam pidatonya di Blitar, Jawa Timur, memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri tidak hanya merujuk warisan pemikiran Bung Karno, tetapi juga menempatkannya dalam konteks dunia yang resah: konflik Rusia-Ukraina, krisis Palestina, kesenjangan digital, dan menguatnya politik identitas global. Ia menggambarkan dunia lama yang berdiri di atas kolonialisme dan imperialisme sebagai struktur hegemonik yang terus menciptakan penderitaan, dan menyatakan bahwa dunia baru yang berkeadilan hanya mungkin lahir jika fondasinya adalah moralitas, bukan kekuasaan.
Dalam kerangka itulah, Pancasila ditawarkan sebagai etika global yang bersifat inklusif dan humanis. Pancasila bukan hanya ideologi nasional, melainkan formula filosofis yang mengandung keseimbangan antara dimensi materiil dan spiritual, antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, serta antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa. Pancasila menolak ekstremisme ideologi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial, sebagaimana menolak absolutisme kekuasaan yang menempatkan negara-negara kuat sebagai penentu tunggal nasib dunia.
Dengan begitu pidato Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini, memiliki makna lebih dalam jika ditarik dalam sejarah Indonesia dan dunia. Seruan ini seakan menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, ketika negara-negara baru merdeka menyatakan bahwa dunia tidak boleh dirancang hanya untuk kepentingan Barat dan Timur, tetapi juga untuk manusia yang merdeka dari penindasan.
Di mana Bung Karno, melalui pidato “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB tahun 1960, telah menyampaikan cita-cita dunia baru yang menghapus kolonialisme dalam segala bentuknya. Pada masa itu, kolonialisme bersifat fisik dan militer. Kini, kolonialisme hadir dalam bentuk utang luar negeri, ketergantungan teknologi, dominasi data oleh korporasi global, hingga ketimpangan akses terhadap kecerdasan buatan. Di sinilah Pancasila menjadi relevan: ia tidak melulu bicara tentang masa lalu, tetapi juga menawarkan kebijaksanaan untuk menghadapi kolonialisme gaya baru yang tidak berwujud senjata, melainkan algoritma, ekonomi politik, dan narasi global.
Sementara itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mencegah perang dan melindungi perdamaian, tetapi sering kali gagal bertindak karena dibelenggu hak veto lima negara tetap Dewan Keamanan. Hak veto ini menjadi simbol ketidakadilan struktural: ketika Palestina diserang, atau ketika konflik di Suriah, Yaman, dan Ukraina menelan korban sipil, sering kali keputusan internasional diblokir oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.