Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Daerah Dalam Mengelola Keuangan Dan Mengendalikan Inflasi

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam amanat Pancasila dan Asta Cita, pengelolaan keuangan daerah bukan semata perihal ­teknokratis, melainkan cermin dari cara Pemerintah Daerah (Pemda) memaknai keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara ­individu dan kolektivitas; sedang­kan Asta Cita memberi arah konkret bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan.

Maka, dalam denyut ­Pemda, setiap rupiah yang dikelola bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan amanah moral untuk menyejahterakan rakyat, memperkuat daya tahan ­ekonomi, serta meneguhkan cita-cita kemandirian ­bangsa. Bersamaan pula Kepala ­daerah (Walikota, Bupati, maupun ­Gubernur), dalam konteks ini, tidak sekadar menjadi admi­nistrator ­anggaran, tetapi ­negarawan pula yang menjalankan geopolitik kesejahteraan.

Baca juga : Kematangan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto Dalam Perdamaian Dunia Di Gaza

Mereka harus mampu membaca lebih dari sekadar angka: membaca watak ruang, memahami arus barang dan modal, serta mengerti denyut rakyat di dalam peta geostrategi wilayah­nya. Pengendalian inflasi bukan urusan ekonomi moneter ­belaka; melainkan semacam ujian moral dan intelektual terhadap sejauh mana seorang pemimpin daerah mampu menjaga ­keseimbangan antara stabilitas harga dan ­keadilan sosial. Ketika harga pangan naik, ketika daya beli melemah, di sanalah kepemim­pinan diuji—apakah ia sekadar menghitung kerugian, atau ­menyalakan harapan.

Dengan begitu dana daerah yang mengendap di bank, misalnya, bukan hanya menunjukkan efisiensi fiskal, tetapi sekaligus mengungkap kelemahan dalam sirkulasi keadilan ekonomi. Uang yang tertidur di ­rekening pemerintah daerah adalah tenaga yang terikat, potensi yang tertunda, dan kesempatan pembangunan yang belum bergerak. Setiap rupiah yang tak berputar berarti pasar rakyat yang sepi, proyek publik yang tertunda, dan kesejahteraan yang tertahan.

Baca juga : Bukti Diplomasi Presiden Prabowo Sebagai Pemimpin Dunia

Dalam makna politik, saldo kas daerah yang tinggi adalah simbol ketidakseimbangan ­antara kebijakan dan keberanian mengambil keputusan. Politik keuangan pada akhirnya adalah politik keberpihakan—dan keberpihakan sejati ditentukan oleh sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan paling dasar masyarakatnya.

Fenomena saldo kas tinggi sering kali lahir dari lemahnya perencanaan kas, koordinasi fiskal yang tidak serempak, atau kerumitan administratif yang membelenggu birokrasi. Dana transfer dari pusat kerap datang di luar siklus kebutuhan daerah, sementara proses lelang dan realisasi anggaran tersendat di simpul-simpul regulasi. Lebih dari itu, ketidaktahuan kepala daerah terhadap besaran saldo kas menunjukkan pula lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan internal.

Baca juga : Meritokrasi Dan Politik Dalam Pemerintahan Menuju Indonesia Raya

Dari itu dampaknya berlapis: efisiensi fiskal terganggu, pelaku usaha kehilangan likuiditas, dan masyarakat menghadapi ­tekanan inflasi karena rantai ­pasok tersendat. Inflasi, dalam konteks ini, bukan sekadar ­statistik, melainkan kenyataan sosial yang menghantam dapur rakyat kecil. Oleh karenanya kepala daerah yang memahami geopolitik wilayahnya akan ­menyadari bahwa setiap kebijakan fiskal mengandung dimensi spasial dan strategis.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.