Sebelumnya
Data dari United Nations Reform Agenda 2024 menunjukkan lebih dari 70 negara mendukung pembatasan atau penghapusan hak veto, menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya wacana utopis, tetapi kebutuhan sistemik. Dengan mengulang gagasan Bung Karno tentang “demokratisasi” PBB, Megawati menempatkan Indonesia di jalur moral diplomasi: bukan sebagai kekuatan militer atau ekonomi, tetapi sebagai negara yang menawarkan keadilan sebagai fondasi tatanan global.
Tambahan pula realitas politik dunia sering kali tidak tunduk pada moralitas. Di tengah dunia multipolar, kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa sedang bersaing dalam teknologi, energi, dan pengaruh geopolitik. Di sinilah pentingnya strategi: menjadikan Pancasila sebagai kekuatan naratif (narrative power) dan kekuatan lunak (soft power). Indonesia bisa menjadi teladan dalam diplomasi kemanusiaan, mediator konflik, promotor perdamaian, dan penggagas tata ekonomi yang lebih inklusif.
Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa, hingga prinsip kedaulatan negara-negara baru lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Pancasila, dengan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki daya universal yang sejalan dengan nilai tersebut. Jika dunia berbicara tentang martabat manusia, maka Pancasila bicara tentang memuliakan manusia dan menolak segala bentuk penindasan—baik penjajahan militer, eksploitasi kapital, ataupun diskriminasi teknologi.
Dalam konteks itu pula, Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi juga panggilan moral untuk dunia yang lebih manusiawi. Inilah relevansi terdalam dari pesan Blitar: membangun dunia bukan pekerjaan satu generasi, bukan pula sekadar tugas politisi. Ini adalah proyek peradaban yang menuntut keberanian intelektual, konsistensi moral, dan kesediaan bangsa-bangsa untuk menimbang ulang apa yang disebut kemajuan.
Dunia hari ini membutuhkan moral kompas yang menyeimbangkan kemajuan dengan kebijaksanaan, kekuatan dengan kasih sayang. Dalam situasi global yang rapuh, Pancasila menghadirkan harapan bahwa percaturan geopolitik masih bisa berwajah manusiawi. Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, melainkan filosofi universal yang menuntun manusia memahami makna hidup bersama. Dari Indonesia, pesan itu bergema: bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari keberanian untuk menghargai perbedaan; dan bahwa keadilan bukan sekadar cita-cita hukum, melainkan syarat moral bagi kelangsungan dunia.
Seperti yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno dalam pidato “To Build the World Anew”: “membangun dunia yang baru” bukan sekadar membangun institusi global, tetapi membangun hati manusia agar kembali mengenal kasih dan keadilan. Dunia boleh memiliki kekuatan nuklir, tetapi tanpa kebijaksanaan, ia tetap rapuh. Di tengah langit yang diliputi asap perang dan kabut kepentingan, Pancasila adalah cahaya yang menuntun arah — kompas moral bagi dunia yang sedang mencari jalannya pulang menuju perdamaian yang sejati.
Baca juga : Kematangan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto Dalam Perdamaian Dunia Di Gaza
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.