Sebelumnya
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Perda, maupun dokumen teknis, maka indikator keadilan sosial, partisipasi warga, transparansi anggaran, dan tata ruang yang berkelanjutan harus menjadi syarat pendanaan mitigasi. Pendekatan terhadap bencana tidak bisa lagi berpusat pada hilir, pada saat air telah meninggi atau tanah telah bergerak. Mitigasi hulu —reforestasi, restorasi ekosistem, normalisasi fungsi hidrologis—adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap generasi yang hidup hari ini maupun esok. Keberpihakan fiskal terhadap ekologi hulu bukan sekadar program teknis, tetapi pernyataan moral bahwa keselamatan manusia dan keberlanjutan alam tidak boleh dipisahkan.
Dari itu, Pancasila –dalam makna filosofisnya—menuntut kebersamaan operasional: bahwa negara harus hadir sebagai tubuh yang bergerak serempak meski terdiri dari banyak organ. Sehingga kebijakan dari atas tidak akan efektif tanpa kekuatan dari bawah. Komunitas lokal harus dijadikan ujung tombak pertama yang membaca tanda bahaya: aliran air yang berubah warna, suara gunung yang berbeda, perilaku fauna yang tidak biasa.
Baca juga : Asta Cita Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan
Pengetahuan lokal ini adalah modal sosial yang harus dihormati. Karena itu, program kesiapsiagaan berbasis komunitas —pelatihan SAR lokal, peta risiko partisipatif, peringatan dini dalam bahasa daerah— tidak boleh dianggap sebagai sekadar upaya pemberdayaan, tetapi sebagai pilar keselamatan nasional.
Nilai-nilai Pancasila hidup dalam ruang seperti itu, ketika warga dilibatkan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek kebijakan. Maka bersamaan pula transparansi dan akuntabilitas pun menjadi tanggung jawab moral. Distribusi bantuan harus dibentengi dari kepentingan politik. Keterlibatan DPRD, organisasi masyarakat, dan media independen harus memastikan bahwa bantuan tiba di tempat yang paling membutuhkan.
Baca juga : Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Daerah Mengendalikan Inflasi Daerah
Pancasila mengajarkan bahwa bencana tidak boleh menjadi panggung untuk perebutan simbolik kekuasaan; penderitaan manusia tidak boleh diolah menjadi komoditas politik. Maka Pancasila menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh protokol teknis: alasan moral untuk melindungi manusia. Ia membantu bangsa ini memahami bahwa bencana bukan hanya soal selamat atau tidak selamat, tetapi soal apakah negara benar-benar hadir sebagai pelindung.
Pancasila menjadi kompas yang menjaga bangsa ini agar tetap berjalan dalam arah yang benar —agar pembenahan sistem tidak kehilangan jiwa, agar pemulihan tidak kehilangan rasa keadilan. Dan, agar Indonesia Raya, meski diterpa musim bencana yang berat, tidak kehilangan cahaya dalam perjalanan panjangnya menuju masa depan yang lebih kokoh, adil, dan manusiawi.
Baca juga : MGK Serang Jadi Perumahan Subsidi Terbaik Di PropertyGuru Indonesia Awards 2025
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, REKTOR IPDN 2015-2018, DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001, DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.