Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Daerah Mengendalikan Inflasi Daerah

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam lanskap Indonesia yang terbentang bak anyaman kepulauan di atas sabuk khatulistiwa, persoalan inflasi daerah tidak pernah berdiri sebagai sekadar gejala ekonomi yang harus ditangani dengan kalkulasi angka dan indikator statistik. Ia lebih mirip arus pasang surut yang bergerak melalui ruang, kekuasaan, psikologi kolektif, dan struktur sosial yang saling berkelindan dalam suatu tarikan geopolitik yang jauh lebih dalam.

Ketika para kepala daerah di seluruh Indonesia berupaya mengendalikan inflasi, mereka sebenarnya tidak hanya tengah memainkan instrumen kebijakan fiskal atau pengawasan distribusi; mereka sedang menata kembali keseimbangan yang rapuh antara kebutuhan rakyat, ketersediaan ruang ekonomi, serta arah sejarah yang senantiasa bergerak. Dalam perspektif ini, inflasi menjadi cermin yang memantulkan apakah sebuah daerah mampu mengartikulasikan Pancasila sebagai visi, dan apakah Asta Cita benar-benar hidup dalam denyut kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Baca juga : MGK Serang Jadi Perumahan Subsidi Terbaik Di PropertyGuru Indonesia Awards 2025

Geopolitik inflasi daerah muncul dari realitas bahwa harga bukan fenomena ­tunggal; ia adalah hasil perjumpaan ­antara geografi, infrastruktur, ke­kuatan pasar, dan jejaring kekuasaan. Sebuah provinsi di timur Indo­nesia misalnya, me­rasakan ­fluktuasi harga lebih cepat dibandingkan daerah di Pulau Jawa ketika distribusi barang tersendat akibat cuaca ekstrem atau keterbatasan konektivitas.

Di titik itulah kepala daerah dituntut bukan hanya menjadi administrator, melainkan ­negarawan yang peka terhadap artikulasi ruang: ia harus ­mampu membaca bagaimana jalur laut, pasar tradisional, pelabuhan, lumbung pangan, hingga perilaku konsumen berinteraksi membentuk pola yang kadang tak terlihat. Politik harga, dalam pengertian geopolitik, adalah seni memahami bagaimana ­ruang menentukan kesejahteraan. Tidak berlebihan bila stabilitas harga di suatu daerah merupakan refleksi langsung kecakapan pemimpin dalam mengelola interaksi antara ­ruang hidup masyarakatnya dan ­dinamika ekonomi nasional.

Baca juga : Indonesia Harus Menyikapi Perang Global Bahan Baku Tanah Jarang

Geostrategi yang dibutuhkan kepala daerah, oleh karena itu, bukan strategi teknokratis belaka, melainkan strategi yang melihat manusia, budaya, dan kewilayahan sebagai satu kesatuan. Kendali inflasi se­sungguhnya bergantung pada kemampuan daerah memastikan keberlanjutan pasokan ­pangan, kestabilan distribusi, serta ­penguatan ketahanan sosial. Di banyak daerah, pasar tradisional merupakan simpul ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi, melainkan juga arena reproduksi nilai budaya, solidaritas sosial, dan kepercayaan.

Ketika kepala daerah memperkuat sentra-sentra tersebut dengan tata kelola yang ­tra­nsparan, infrastruktur pendukung, serta pengawasan harga yang adil, maka ia sejatinya sedang menghidupkan sila kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” ­Inflasi menanjak, justru bukan saja karena faktor ekonomi, tetapi ketika keadilan dalam distribusi terganggu; ketika rantai pasok dikuasai segelintir; ketika dominasi pasar meminggirkan petani, nelayan, atau pelaku UMKM; ketika kota dan desa tidak lagi saling menyokong.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.