Pemerhati Kesehatan
RM.id Rakyat Merdeka - Amerika Serikat resmi keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per Kamis, 22 Januari 2026, sebagaimana pernyataan bersama Menteri Luar Negeri (Secretary of State) dan Menteri Kesehatan (Secretary of Health and Human Services). Disebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan tetap melakukan kepemimpinan kesehatan dunia, tidak melalui WHO, tetapi langsung dengan negara-negara lain. Juga dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan lain-lain.
Disebutkan pula bahwa Amerika Serikat akan memberi prioritas pada respons terhadap kegawatdaruratan, koordinasi biosekuriti, dan inovasi kesehatan yang utamanya untuk melindungi warga Amerika, dan kemudian juga bagi negara lain di dunia. Selain di dalam negerinya, Amerika Serikat memang setidaknya memiliki tiga hal besar dalam kesehatan global dan WHO yang perlu diantisipasi oleh WHO dan juga negara kita.
Pertama adalah pendanaan ke WHO, di mana Amerika Serikat selama ini memang menjadi penyumbang dana terbesar ke WHO. Baik melalui mekanisme sumbangan wajib (assessed contribution) yang dilakukan oleh semua negara, termasuk Indonesia, maupun melalui sumbangan sukarela (voluntary contribution) yang sangat besar dari Amerika Serikat. Untuk hal ini, WHO perlu (dan sudah) melakukan dua langkah. Pertama adalah mencari sumber dana lain. WHO perlu melakukan upaya rekayasa finansial (financial engineering) agar upaya menjaga kesehatan dunia tetap dapat terlaksana dengan baik. Kedua adalah melakukan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas, antara lain melalui penyederhanaan organisasi, penggabungan beberapa direktorat menjadi satu, dan lain-lain. Contohnya, direktorat WHO yang sebelumnya menangani tuberkulosis kini juga menangani tuberkulosis, HIV, serta penyakit menular seksual.
Baca juga : 3 Peran Universitas dalam Bencana
Indonesia juga akan terpengaruh, khususnya melalui keterbatasan dana dari organisasi internasional seperti GFATM, GAVI, dan lain-lain. Saya sendiri, misalnya, pada tahun 2024 melakukan kegiatan Airborne Infection Defence Platform (AIDP) yang dibiayai USAID melalui Stop TB Partnership. Kegiatan AIDP di ASEAN ini kemudian dihentikan karena sumber dananya berhenti. Dengan keterbatasan anggaran dari Amerika Serikat, maka negara kita perlu menyediakan anggaran untuk proyek-proyek kesehatan masyarakat yang sebelumnya dibiayai organisasi internasional yang dananya berasal dari Amerika Serikat. Untuk itu, APBN dan APBD perlu menjamin program kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas penting negara.
Kedua adalah analisis ilmiah dan penelitian kesehatan masyarakat yang memang banyak dilakukan oleh Amerika Serikat. Badan seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institutes of Health (NIH) banyak menyajikan data-data global bereputasi tinggi. Saya sendiri pernah mengunjungi kantor pusat CDC di Atlanta dan kantor pusat NIH di Washington, D.C.
Dengan keluarnya Amerika Serikat dari WHO, kita tetap berharap agar kerja sama ilmiah dapat terus dijalankan. Cara lain adalah agar WHO berkolaborasi dengan badan-badan regional lain, seperti European CDC, African CDC, dan lain-lain. Untuk negara kita, sangat diharapkan agar pemerintah memberi porsi penting bagi riset kesehatan masyarakat, apalagi pemerintah baru saja menyampaikan penambahan anggaran riset sebesar Rp 4 triliun yang mudah-mudahan ada juga yang dialokasikan untuk kesehatan anak bangsa.
Baca juga : Rumah Sakit dan Bencana Banjir
Ketiga, jumlah rakyat Amerika hampir 350 juta jiwa dan negara ini memiliki banyak industri global. Artinya, akan banyak kontak antara orang dan perusahaan Amerika dengan negara-negara lain yang, selain berdampak ekonomi, sosial, industri, dan politik, juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat yang juga sangat aktif melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia tentu membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasional. Luas wilayah Amerika Serikat yang cukup besar juga memiliki aspek kesehatan masyarakat tersendiri.
Dengan keluarnya Amerika Serikat dari WHO, berbagai kontak kesehatan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain (termasuk Indonesia) tentu akan bersifat bilateral, atau setidaknya Amerika dengan regional (misalnya ASEAN), yang tentu memerlukan pengaturan yang baik.
Oleh: Prof. Tjandra Yoga Aditama
- Direktur Pascasarjana Universitas YARSI / Adjunct Professor Griffith University, Australia
- Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara
- Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit; serta Kepala Balitbangkes
- Penerima Rakyat Merdeka Award 2022 bidang Edukasi dan Literasi Kesehatan Masyarakat;
- Penerima Rekor MURI April 2024; Penerima Penghargaan Paramakarya Paramahusada 2024 – PERSI
- Penerima Penghargaan Achmad Bakrie XXI 2025
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.