RM.id Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat minta Pemprov DKI Jakarta lebih cermat dan selektif dalam mengalokasikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Ali Muhammad Johan mendesak BUMD segera mengembalikan alokasi PMD yang belum terserap.
"PMD Masih ditampung dalam rekening BUMD penerima agar dapat dikembalikan ke Kas Daerah, dan jika ternyata masih dibutuhkan maka dapat diajukan kembali oleh BUMD terkait melalui permohonan realokasi PMD pada periode berikutnya," kata Ali Muhammad Johan saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Baca juga : Festival Literasi Digital Ajak Siswa Jaga Keamanan Privasi
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 ada alokasi PMD sebesar Rp 7,90 triliun kepada empat BUMD. Rinciannya, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 2,18 triliun, PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp 4,7 triliun, PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp 200 miliar dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebesar Rp 225 miliar.
Pengembalian dana tersebut, lanjut dia, untuk mencegah penyalahgunaan dana PMD dipergunakan di luar peruntukannya dan untuk membiayai operasional BUMD.
"Karena hakikatnya PMD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat," ujarnya.
Baca juga : Megawati Serahkan Duplikat Bendera Pusaka Ke Kepala Daerah
Selain itu, Fraksi Demokrat mendesak Badan Pengelola (BP) BUMD dalam lebih aktif dalam melakukan pendataan aset. Sehingga aset tersebut dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemprov DKI Jakarta.
"BP-BUMD perlu memantau seluruh Rencana Bisnis Jangka Panjang, Menengah, dan termasuk RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahunan BUMD agar seluruh aktivitas BUMD dapat terpantau dan dievaluasi secara terus menerus dalam rangka menjaga implementasi GCG (Good Corporate Governance) dan Manajemen Risiko di seluruh BUMD," tuturnya.
Dia juga mengimbau BP BUMD agar segera melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh penugasan Pemprov DKI Jakarta untuk mengetahui apakah bahwa penugasan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan penugasan.
Baca juga : Semangat Agustusan, BP2MI Seragamkan PMI Dengan Jaket Merah
"Pengelolaan pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah terbangun, penyediaan transportasi publik terintegrasi atau Jaklingko, penyediaan hunian terjangkau atau DP Nol Rupiah; SJUT, Pengolahan Sampah dan lai-lain," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.