Pemerintah Bakal Kerek Hasil Kakao Dan Kelapa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Dengan begitu, diharapkan hasil perkebunan bisa meningkat.

Menteri Koordinator (Men­ko) Bidang Perekonomian Air­langga Hartarto mengatakan, konversi tersebut diarahkan untuk meningkatkan hasil sektor perkebunan di masing-masing daerah melalui pengelolaan dana yang tak hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit.

“Pembiayaan perkebunan termasuk di dalamnya kakao, kelapa dan karet. Kalau kita lihat kelapa, karet, kakao ketinggalan sama kelapa sawit. Padahal kan ini genre-nya sama,” kata Air­langga dalam acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordi­nator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Airlangga bilang, nantinya BPDP ditugaskan untuk merevi­talisasi komoditas tanaman lain, utamanya perkebunan kakao, kelapa dan karet.

Baca juga : Cetak Laba Rp 29,90 T BRI Semakin Menyala

Menurutnya, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna me­maksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indo­nesia secara merata. Selain itu, untuk menyediakan bahan baku bagi industri lain.

Dalam hal ini, Airlangga mem­berikan contoh perkebunan kakao di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki potensi lebih untuk dikembangkan lagi.

“Kami akan dorong juga in­dustri kakao untuk didongkrak kembali. Kakao itu kan kebun­nya 800 ribu hektare saat puncak panen. Tetapi sekarang di bawah 200 ribu hektare, sehingga saat industri kita bangun malah kurang bahan baku,” ujarnya.

Airlangga mengatakan, Presi­den Jokowi menilai Indonesia memiliki bekal kuat lantaran merupakan salah satu negara produsen kelapa dan kakao.

Baca juga : APBD Cukup Untuk Bayar Upah 4.127 Guru Honorer

Rinciannya, kata Airlangga, produk kelapa mencapai 2,8 juta ton per tahun, dengan nilai ek­spor 1,2 miliar dolar AS. Sedan­gkan produksi kakao mencapai 180.000 ton, dengan nilai ekspor 1,3 miliar dolar AS.

“Apalagi kita memiliki luas la­han kakao 1,3 juta hektare dan ke­lapa 3,3 juta hektare,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, selama ini dalam per­dagangan kakao terdapat bea keluar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Persentasenya 0-15 persen, tergantung dari harga. Selain In­donesia, beberapa negara yang menerapkan bea keluar kakao, antara lain Pantai Gading dan Ghana.

Baca juga : Tim Ayam Jantan Patok The Yanks

Menurutnya, jika dilihat dari segi industri, jumlah lahan kakao berkurang, sehingga Presiden mendorong kebutuhan pengem­bangan industri perlu naik hing­ga dua kali lipat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.