RM.id Rakyat Merdeka - Penerima manfaat sering mengeluh pencairan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) kerap ngaret alias terlambat. Bahkan, sampai berbulan-bulan. Menanggapi masalah itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengubah prosesnya.
Tahun ini, pencairan KJP mundur sebanyak tiga kali. Atas masalah itu, sejumlah penerima manfaat menyerbu akun Instagram Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, @disdikdki. Mereka mempertanyakan dana KJP yang tidak kunjung disalurkan.
“Min @disdikdki @upt.p4op tolong dicek KJP yang baru daerah Jaktim (Jakarta Timur) kok belum ada yang cair? Sudah lebih dari 14 hari,” tulis @mariafitry.
Baca juga : Inggris Vs Albania, Ujian Perdana Tuchel Bersama Si Tiga Singa
“Saya dapat buku tabungan dari 18 Februari di Matraman untuk KJP Plus tapi sampai detik ini masih belum cair. Kira-kira kapan ya min???? Mohon pencerahannya,” tanya @story.lien.
“Dana KJP plus di bulan Maret belum cair juga sampai saat ini,” kata @sarmudi222. “Adik saya sampai nggak ikut ujian karena belum bayar SPP. Berharap KJP Plus segera cair agar adik saya bisa ikut ujian!” pinta @ridwanerf98.
Masalah ini juga jadi sorotan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) meliputi Disdik minta agar jadwal pencairan KJP tepat waktu.
Baca juga : Laga Lanjutan NBA, Rockets Menghantam Magic
Ketua Komisi E DPRD DKI Muhammad Thamrin mengatakan, pencairan KJP Plus dijadwalkan Januari 2025. Namun, mundur Februari. Lalu, penundaan terjadi lagi bulan Maret 2025.
“Kami ingin kepastian, kapan KJP Plus bisa dicairkan,” kata Thamrin dalam rapat kerja dengan dengan Disdik di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Hal senada dilontarkan Anggota Komisi E DPRD lainnya m, Yudha Permana. Yudha bilang, terus terjadinya penundaan bukti jika proses pencairan KJP belum berjalan efektif dan efisien.
Baca juga : Lega Eks Suami Rutin Beri Nafkah
Padahal, keterlambatan pencairan sangat berdampak bagi para siswa penerima manfaat. Terutama bagi yang bergantung pada bantuan itu untuk kebutuhan sekolah.
Anggota Komisi E DPRD Raden Gusti Arief Yulifard berjanji akan mengawal pencairan dana KJP. Karena, ketepatan waktu pencairan bantuan pendidikan itu sangat penting.
“Kami meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pencairan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Gusti.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.