RM.id Rakyat Merdeka - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta didorong segera mengevaluasi kontraktor pembangunan gedung sekolah bermasalah. Kualitas bangunan harus dalam kondisi baik sebelum diserahkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pembangunan sejumlah sekolah di Jakarta mengalami keterlambatan dan bermasalah. Pembangunan yang seharusnya kelar pada April-Mei 2025, terpaksa mundur sampai Desember 2025.
Temuan ini jadi perhatian Komisi E DPRD DKI Jakarta. Koordinator Komisi E sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani minta Disdik DKI Jakarta mengevaluasi kontraktor sebelum serah terima pembangunan gedung sekolah.
Baca juga : Putri Anne, Cerai Karena Nggak Rukun
Rany menilai, pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang direhab total menggunakan anggaran tahun 2024 harus dievaluasi secara menyeluruh.
Sebab, setelah dilakukan peninjauan, masih terdapat beberapa bangunan yang belum siap untuk difungsikan.
Misalnya, masih ada bangunan yang bocor, saluran pembuangan yang bermasalah, toilet yang tergenang air serta tembok yang retak-retak. Sekolah tersebut, yakni SDN 05 Kelurahan Grogol, SDN 04 Kembangan Utara 04 Pagi dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 291 Jakarta, SDN Duri Pulo, SDN Cikini.
Baca juga : Suasana Baru Tenda Jemaah Haji di Mina: Ada Kanopi Bambu, Taman Hijau & Gemericik Air
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, bangunan-bangunan yang terbukti bermasalah itu sangat berpotensi membahayakan siswa saat sedang melaksanakan studi. “Mereka bisa celaka. Kalau sampai ada siswa yang jadi korban, bisa panjang urusannya,” kata Rany di SDN 04 Kembangan Utara 04 Pagi dan SMPN 291 Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi E sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yudha Permana. Yudha mengungkapkan, banyak bangunan sekolah yang masih jauh dari layak difungsikan, sehingga membahayakan peserta didik.
Untuk itu, Yudha meminta Disdik segera mengevaluasi kontraktor di beberapa gedung sekolah yang masih bermasalah. “Tolong ini segera diperbaiki sebelum serah terima. Quality control-nya harus benar-benar dijaga. Jangan melakukan serah terima sebelum dicek kualitas kontrolnya,” ingat Yudha.
Baca juga : Hasil Survei Terbaru, Presiden Makin Dipercaya Rakyat
Sementara, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian prihatin dengan molornya pembangunan sejumlah sekolah. Menurut Justin, keterlambatan pembangunan dapat mempengaruhi kegiatan belajar di sekolah terdampak. Apalagi sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru.
“Kami menilai temuan ini bukan sekadar soal teknis, tapi telah berdampak langsung pada terganggunya proses belajar siswa yang sejak 2024 harus direlokasi dan belajar bergantian di sekolah lain,” kata Justin, Rabu (28/5/2025).
Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengungkapkan, pihaknya sudah menemukan indikasi proyek pembangunan sekolah bermasalah dalam rapat dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 bersama bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pada 11 April 2025.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.