Pelaku Jarah Warung Dan Bacok Lima Warga

 Sebelumnya 
Untuk menangani persoalan tawuran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meng­gelar rapat koordinasi lintas sektor. Pemprov juga berencana menjalin kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di Jakarta guna merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

Selain itu, Pemprov akan menggencarkan kampanye #JagaJakarta dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.

Rapat koordinasi yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Ka­mis (26/6/2025) ini, dihadiri oleh jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta kepala dinas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.

Baca juga : Garuda Muda Wajib Ganyang Harimau

“Tawuran di Jakarta seolah menjadi masalah turun-temu­run dengan beragam penyebab. Karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta sangat dinanti publik dalam menangani persoalan ini,” ujar Koordinator Staf Khusus Gu­bernur DKI Jakarta, Firdaus Ali.

Wakil Koordinator Staf Khu­sus Gubernur DKI Jakarta, Yus­tinus Prastowo, menyampaikan pentingnya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran.

“Perlu adanya penegakan hukum yang kuat. Teori broken windows, yaitu pelanggaran kecil ditindak tegas sejak awal, bisa diterapkan dalam konteks ini,” ujarnya.

Baca juga : Baby Alien Menang Tapi Belum Tenang

Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, mem­pertanyakan efektivitas kebijakan Pemprov DKI dalam menangani tawuran. Ia menilai berbagai upa­ya yang sudah ditempuh belum membuahkan hasil. “Sudah ber­bagai cara dilakukan oleh Pem­prov DKI, namun tawuran tetap saja terjadi dan terus terulang,” kata William, Sabtu (19/7/2025).

Ia juga menyoroti program-program yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur Pra­mono Anung, seperti acara ‘Manggarai Bershalawat’ dan penyediaan ruang publik, yang menurutnya belum mampu me­nyelesaikan permasalahan.

“Mas Pram memang punya pendekatan tersendiri, tapi itu terbukti belum berhasil menun­taskan persoalan tawuran,” ujar Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Baca juga : Lagi Hamil,Putuskan Tak Menikah

William menyarankan Pem­prov DKI mengambil langkah yang lebih ekstrem, seperti program yang dilakukan oleh Guber­nur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer untuk dibina.

“Sudah terbukti, anak-anak yang dibina di barak menunjukkan perubahan perilaku sepulang dari sana. Mungkin ini bisa menjadi solusi yang dibutuhkan Jakarta untuk mengentaskan tawuran se­cara menyeluruh,” tutupnya. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.