RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sulit memahami langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas target penerimaan pajak tahun ini. Sebab, potensi mengerek jumlah pajak, cukup besar seiring membaiknya kondisi perekonomian.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI memandang semangat Pemprov DKI kendor mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu tercermin dari pandangan fraksi ini menyoroti minimnya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penurunan sejumlah target pajak dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi, terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Senin (21/7/2025).
Menurut Wakil Bendahara II Fraksi PKS Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, penambahan PAD hanya sedikit, yaitu 0,02 persen dari target awal. Dia juga menilai, penurunan target pajak parkir dari Rp 350 miliar menjadi Rp 300 miliar, tidak mencerminkan besarnya potensi parkir off street dan layanan valet di Jakarta.
Penurunan serupa juga terjadi pada pajak jasa perhotelan, dari semula Rp 1,97 triliun menjadi Rp 1,65 triliun. Padahal, menurut Nabilah, geliat ekonomi mulai membaik. Hal ini terlihat dari tingginya aktivitas wisata dan bisnis di Jakarta.
Baca juga : Maudy Ayunda, Ajak Ke Cafe Pake Kebaya
“Realisasi pajak semester pertama 2025, sudah mendekati 50 persen. Ini Seharusnya menjadi dasar proyeksi lebih optimistis,” tandas Nabilah.
Fraksi PKS juga menyoroti penerapan sistem electronic tax register and accounting platform (E-TRAP) yang seharusnya dapat mendorong peningkatan PAD, khususnya pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). “Bukan justru menurunkan target,” kritiknya.
Selain itu, PKS mengkritik tingginya ketergantungan Pemprov terhadap transfer dari Pemerintah Pusat. Mereka mendorong adanya strategi kemandirian fiskal. Saat ini, transfer dari pusat menyumbang 35,5 persen dari total PAD. “Ketergantungan ini berisiko, apabila transfer pusat berkurang pada masa mendatang,” khawatir Nabilah.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan, target pajak disusun secara realistis, berdasarkan potensi yang ada, mempertimbangkan proyeksi ekonomi, rasio perpajakan daerah dan inflasi.
Baca juga : Perusahaan Besar Terlibat Oplos Beras
Terkait pengelolaan aset daerah, Rano menjelaskan bahwa Pemprov terus mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). “Termasuk di kawasan strategis untuk reklame,” ujar politisi yang juga aktor ini.
Menurut Bang Doel, sapaan Rano Karno, upaya pencegahan kebocoran pendapatan, dilakukan melalui retribusi online system (ROS) dan E-TRAPT yang menghimpun data transaksi dari berbagai sumber secara cepat dan akurat.
Untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lanjut Rano, Pemprov DKI tengah menjalankan reformasi menyeluruh. Strategi yang ditempuh, antara lain optimalisasi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), efisiensi biaya operasional, dan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
Pemprov, menurut Rano, juga berkomitmen mencegah moral hazard dan risiko investasi gagal, serta mendorong produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMN dan swasta.
Baca juga : 213 Hektar Hutan Di Riau Sengaja Dibakar
Rano mengapresiasi saran terkait pendapatan transfer, dan menyebut bahwa Pemprov terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna meminimalkan deviasi dalam perencanaan dana transfer pusat ke daerah. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.