Menkop Minta Masyarakat Awasi Koperasi Desa Merah Putih

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat diminta aktif mengawasi jalannya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Program ini jangan sampai hanya menguntungkan segelintir orang.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan, koperasi ini harus berpihak pada anggota, bukan menjadi alat rente segelintir elite lokal.

“Era sekarang, rakyat yang harus untung duluan,” kata Budi Arie dalam keterangan kepada Rakyat Merdeka, Selasa (22/7/2025).

Budi Arie mengingatkan praktik lama yang kerap muncul dalam koperasi, yakni “KUD: Ketua Untung Duluan”. Model seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Sekarang keuntungannya wajib dirasakan langsung anggota.

Baca juga : Kopdes Solusi Masalah Perekonomian Rakyat

“Kopdes Merah Putih harus jadi solusi kemiskinan ekstrem, stunting dan rendahnya kesejahteraan desa,” tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informasi ini.

Agar tak melenceng dari tujuan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama pengawasan dengan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, mencegah praktik curang dan penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi.

“Kita tidak mau koperasi dijadikan ladang rente. Karena itu, kami dorong pengawasan partisipatif berbasis anggota. Masyarakat harus terlibat aktif,” tegasnya.

Adapun peluncuran Kopdes Merah Putih dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Baca juga : Pemerintah Genjot Akses Kerja Layak Kaum Hawa

Peluncuran Kopdes Merah Putih merupakan bentuk komitmen Pemerintah mendorong koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Budi Arie menekankan, koperasi ini bukan hanya kelembagaan formal, tapi harus hidup dan memberikan manfaat nyata di desa.

“Pak Presiden juga ingatkan, jangan sampai kejadian lama terulang. Sekarang saatnya rakyat yang diuntungkan lebih dulu,” tutur Budi Arie.

Mendukung inisiatif ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) membangun fondasi koperasi modern berbasis konektivitas dan pelatihan digital. Kementerian ini memastikan koneksi internet cepat tersedia di desa-desa prioritas, serta mendorong literasi digital pengelola koperasi.

Baca juga : KPK Telusuri Aliran Dana Dari Agen Ke Pegawai

“Pendampingan ini kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas daerah agar sesuai kebutuhan tiap desa,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam peluncuran di Klaten.

Di Kabupaten Klaten, seluruh 379 desa dan 26 kecamatan telah terhubung jaringan fiber optik dan Optical Distribution Point (ODP). Tak ada desa yang blankspot. Kecepatan internet rata-rata di wilayah ini mencapai 38,16 Mbps untuk unduhan dan 19,03 Mbps untuk unggahan.

Kemenkomdigi juga rutin melakukan audit jaringan untuk menjaga kualitas dan mengantisipasi lonjakan trafik. Di saat bersamaan, kementerian ini menyiapkan integrasi platform pelatihan Digitalent Academy dengan super apps koperasi yang sedang dikembangkan Kementerian Koperasi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.