RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang turun langsung menemui warga dan mendengarkan keluhan terkait bau tidak sedap dari operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan saat kunjungan di Taman Kelinci Roci beberapa waktu lalu.
Menurut Fuadi, sikap responsif dan keterbukaan Gubernur dalam menyerap aspirasi warga merupakan cerminan kepemimpinan yang patut dihargai.
Namun Fuadi menilai, persoalan di RDF Rorotan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, tidak cukup hanya dengan perbaikan teknis di permukaan.
Instruksi penggunaan truk compactor tertutup untuk pengangkutan sampah, lanjutnya, adalah langkah awal yang tepat. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa persoalan bau yang berulang menunjukkan adanya persoalan sistemik.
“Fasilitas senilai Rp 1,28 triliun tersebut tercatat telah beberapa kali dihentikan sementara sejak masa uji coba. Ini indikator bahwa ada aspek mendasar yang perlu dievaluasi secara serius,” kata Fuadi dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).
Fuadi menyebut, sumber persoalan tidak semata terletak pada armada pengangkut, melainkan pada ketidaksesuaian antara karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi teknologi RDF, yang dirancang untuk mengolah sampah yang telah terpilah dan relatif kering.
Baca juga : Gubernur Pramono Larang KJP Digadaikan dengan Alasan Apa Pun
Namun dalam praktiknya, sampah yang masuk masih bercampur antara organik dan anorganik, bahkan pada tahap awal operasional sempat memanfaatkan sampah lama dari bunker. Kondisi tersebut membuat mesin harus bekerja ganda: memilah sekaligus mengolah.
Dalam situasi seperti itu, potensi timbulnya bau menjadi sulit dihindari. Hal ini pula yang, menurutnya, menjelaskan mengapa saat kapasitas dinaikkan dari 750 ton menjadi 1.000 ton per hari, keluhan bau kembali mencuat, padahal kapasitas desain penuhnya mencapai 2.500 ton per hari.
“Di sini terlihat ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur hilir dan sistem pemilahan di hulu. Kita membangun fasilitas modern, tetapi sistem pemilahan sampah dari sumber belum berjalan optimal,” ujarnya.
Dengan produksi sampah Jakarta yang mencapai lebih dari 7.500 ton per hari, RDF Rorotan sejatinya baru mampu menampung sekitar sepertiganya, itu pun dalam kondisi sampah yang belum sepenuhnya terpilah.
Tanpa pembenahan di sisi hulu, Fuadi menilai persoalan yang sama berpotensi terus berulang, sekalipun fasilitas telah beroperasi penuh.
Lebih jauh, dia menekankan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi berdampak langsung pada kualitas hidup warga sekitar. Bau yang muncul tidak menentu membuat warga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari secara nyaman.
Baca juga : Temui Gubernur Pramono di Taman Roci, Warga Protes Bau Busuk RDF Rorotan Jaktim
Keluhan gangguan kesehatan seperti ISPA dan iritasi mata mulai terdengar. Di sisi lain, ketidakpastian yang berkepanjangan juga menimbulkan beban psikologis bagi masyarakat.
Fuadi mengapresiasi pembentukan Satgas Pengawasan bersama warga pada 13 Februari 2026 lalu sebagai langkah yang konstruktif. Namun dia menegaskan, forum tersebut perlu diberi akses informasi dan kewenangan yang nyata agar tidak sekadar menjadi wadah penampung aspirasi.
“Warga pada dasarnya ingin fasilitas ini berhasil. Mereka mendukung pengelolaan sampah yang lebih modern. Tetapi mereka berhak atas kepastian, mulai dari akses terbuka terhadap data kualitas udara hingga informasi yang jelas mengenai progres perbaikan. Satgas pengawasan harus benar-benar memiliki peran yang efektif,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PKB menyampaikan tiga harapan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama, dilakukan audit independen terhadap sistem pengendalian bau dan emisi di RDF Rorotan, dengan hasil yang transparan dan dapat diakses publik serta DPRD.
Kedua, penguatan sistem pemilahan sampah dari sumber harus menjadi prioritas, sehingga teknologi RDF dapat beroperasi sesuai desainnya.
Ketiga, Pemerintah perlu menetapkan tolok ukur kinerja serta batas waktu yang jelas sebelum operasional penuh dijalankan, agar masyarakat memiliki kepastian dan pegangan yang terukur.
Baca juga : Gubernur Pramono Optimis Bank Jakarta IPO Tahun Depan
“Kita semua ingin Jakarta memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Bantargebang,” tuturnya.
Ditegaskan dia, Fraksi PKB mendukung penuh cita-cita tersebut. Namun solusi yang baik tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kenyamanan warga sekitar.
“Kami berharap Rorotan dapat menjadi momentum perbaikan, bukan hanya dalam tata kelola sampah, tetapi juga dalam cara kita membangun kota yang lebih matang, lebih transparan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” pungkas Fuadi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.