Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta Percepatan Penyaluran Bansos Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak agar penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan segera dioptimalkan. Pasalnya, realisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa 20 kg beras kualitas medium dan 4 liter minyak goreng kemasan periode Oktober dan November, baru di angka 4,54 persen per tanggal 24 November 2025.

"Jika laporan penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini belum maksimal dikerjakan," kata Alex Indra Lukman usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Bakarantin), Senin (24/11/2025).

Padahal, bansos pangan ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP) yakni sebanyak 18,8 juta keluarga. PBP ini tak dipungut biaya apapun.

Lebih lanjut, program ini berbeda dengan bantuan sosial lain seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BLT. Karena, fokusnya pada penyaluran bahan pangan fisik, bukan uang tunai.

Baca juga : Komisi III DPR Mulai Garap RUU Penyesuaian Pidana

"Alokasi anggaran untuk program Bansos Pangan ini mencapai angka Rp 6,5 triliun dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia. Anggaran ini cukup berdampak signifikan dalam kerangka menjaga daya beli masyarakat sebagaimana tujuan Bansos Pangan ini," tegas politisi fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Di kesempatan itu, Alex mewanti-wanti lembaga yang ditugasi negara dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan untuk fokus pada tujuan program digagas.

"Penyaluran bantuan, bukan hanya soal angka, tetapi soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tak kunjung datang," terang Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Di mata Alex, dalam penyaluran beras dan minyak ini, pemerintah tidak mengalami kendala signifikan. Terlebih, stok beras tersedia sangat melimpah di gudang-gudang Bulog se-nusantara. Begitupun dengan minyak goreng yang tidak mengalami kelangkaan.

Baca juga : BP Taskin Perkuat Kolaborasi Nasional untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

"Saya mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Saat negara memutuskan memberi bantuan, berarti Pemerintah sudah membaca kebutuhan masyarakat dan wajib memastikan penyaluran bantuan tepat waktu," tuturnya.

Diketahui, Bansos Pangan ini diluncurkan pertama kali pada Juli 2025, sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Walaupun masih menyasar kelompok MBR, Bansos Pangan ini tidak bisa diterima semua masyarakat. Ada kriteria ketat yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Kriteria utama penerima dari status ekonomi merupakan kelompok masyarakat yang termasuk desil 1 hingga 4 (40 persen kelompok ekonomi paling bawah), Keluarga miskin dan rentan, penghasilan di bawah garis kemiskinan regional serta tidak memiliki aset berlebih.

Baca juga : Pengamat Ajak Semua Pihak Dukung Pertamina Berantas Mafia Migas

Kemudian, terdaftar dalam DTKS/DTSEN, tidak menerima gaji tetap serta kondisi rumah dan asset dengan ciri-ciri, kondisinya sederhana, tidak memiliki kendaraan bermotor tahun baru, tidak memiliki usaha besar dan tidak memiliki tabungan/investasi signifikan.

Untuk program Bansos Pangan ini, pemerintah memberikan prioritas khusus kepada keluarga Lansia (di atas 60 tahun), Keluarga dengan disabilitas, Ibu hamil dan menyusui, Anak stunting atau gizi buruk serta Keluarga dengan banyak tanggungan (lebih dari 4 anak).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.