Gubernur Pramono Pastikan Anggaran Subsidi Pangan Rp 300 Miliar Tidak Dipotong

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa anggaran subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar tidak akan dipangkas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pernyataan ini disampaikan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Pramono memastikan bahwa alokasi dana subsidi pangan tetap aman dan tidak akan dipangkas. 

“Hal yang berkaitan dengan subsidi pangan dalam APBD itu merespon apa yang menjadi masukan dari anggota Dewan yang terhormat, saya langsung menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan untuk hal itu,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025). 

Klarifikasi ini muncul setelah sebagian anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti dugaan adanya pemangkasan subsidi pangan dalam rancangan APBD 2026. Sejumlah fraksi menyampaikan penolakan terhadap kabar pemotongan anggaran yang dianggap merugikan masyarakat kecil.

Baca juga : Barantin Gagalkan Ekspor Sarang Burung Walet Kotor Rp 11 Miliar Ke Vietnam

“Enggak ada. Jadi itu cara melihat yang mungkin berbeda, karena menurut saya cara melihat aja yang berbeda. Tapi yang jelas ginilah, saya maupun Pak Ketua, terutama saya sebagai Gubernur yang bertanggung jawab untuk ini, saya menyampaikan tidak ada pemotongan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa jika di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian anggaran, pemerintah daerah akan membahasnya pada APBD Perubahan 2026.

“Dan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, nanti kalau memang masih perlu adanya perubahan, tentunya perubahan itu akan kami lakukan di APBD perubahan. Tetapi yang jelas bahwa tidak ada pemotongan,” jelasnya.

Sebelumnya, salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyuarakan penolakannya secara tegas.

Baca juga : Gubernur Pramono Targetkan 10 Persen Pengemudi Transjakarta Perempuan

“Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukmanul dalam sidang paripurna.

Ia juga menilai alasan pemerintah yang menyebut subsidi dikurangi karena masyarakat tidak meminati komoditas tertentu tidak benar.

Senada dengan Lukmanul, Anggota DPRD DKI Anggota Fraksi PSI Josephine Simandjuntak menilai alasan pemerintah menghapus subsidi pangan sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta di lapangan.

“Saya melihat APBD ini agak kurang. Saya setuju sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita, dikurangi, Pak. Dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujar Josephine.

Baca juga : Gubernur Pramono Ngeper Mau Naikkin Tarif Transjakarta

Menurutnya, masyarakat bukan tidak menyukai produk pangan bersubsidi, tetapi kesulitan dalam mengaksesnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.