Sebelumnya
Bahkan, Justin mengusulkan penerapan sanksi bagi orangtua yang lalai. Mengacu pada praktik di sejumlah negara seperti Belanda dan Inggris, orangtua bisa dikenai denda hingga hukuman kurungan jika anaknya tidak bersekolah. “Harus ada konsekuensi bagi yang tidak menjalankan tanggung jawab,” tegasnya.
Persoalan ketimpangan akses pendidikan juga disorot Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati. Dia menilai, distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata, menjadi salah satu akar masalah.
Menurutnya, Komisi X tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), sekaligus membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan penerimaan mahasiswa baru.
“Isu PPDB masih jadi sorotan, terutama soal zonasi dan ketimpangan kuota sekolah negeri dan swasta. Ada wilayah di Jakarta yang satu kelurahan tidak punya SMP atau SMA negeri,” ujarnya, saat reses di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).
Kondisi itu memaksa siswa mencari sekolah di luar wilayahnya, yang dinilai mencederai prinsip keadilan. Karena itu, kebijakan zonasi harus disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. “Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan kesetaraan akses pendidikan,” ujar anggota DPRD DKI 2009-2014 ini.
Tak hanya itu, Komisi X juga menyoroti ketimpangan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Membludaknya peminat ke PTN, membuat PTS kerap hanya mendapat “sisa” mahasiswa.
Baca juga : Turnamen ATP Master 1000, Sinner Cetak Sejarah Juara 5 Kali Beruntun
Sebagai informasi, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana memastikan, program sekolah swasta gratis akan dilakukan bertahap.
Saat ini, sebanyak 40 sekolah telah menjalankan program hingga akhir tahun ajaran. Selanjutnya, 63 sekolah tambahan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru. “Totalnya nanti menjadi 103 sekolah,” kata Nahdiana, Rabu (22/4/2026).
Dia menjelaskan, program ini berbentuk bantuan kepada sekolah swasta, sehingga setiap sekolah harus mengajukan proposal yang kemudian dikurasi oleh Pemprov DKI.
Baca juga : Syifa Hadju, Santai Dituding Niru Kakak Ipar
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB, yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Dengan anggaran mencapai Rp 253,6 miliar, program sekolah swasta gratis diharapkan mampu menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memperluas akses pendidikan yang lebih merata di Jakarta. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.