RM.id Rakyat Merdeka - Porsi belanja pegawai DKI Jakarta sudah gemuk, mencapai 44 persen dari anggaran. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menata struktur dan meredistribusi pegawai terlebih dahulu sebelum menambah tenaga pendidik, agar kebutuhan guru terpenuhi tanpa membebani anggaran daerah.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.
Menurut Inggard, penambahan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Sebab, porsi belanja pegawai DKI Jakarta telah mencapai 44 persen, terutama setelah akumulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
“Penambahan guru harus diawali kajian matang, agar proporsi anggaran belanja daerah tetap berimbang,” saran Inggard di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Dia juga mendorong rasionalisasi dan pemetaan pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut diperlukan, untuk mengetahui unit yang masih kekurangan, maupun kelebihan tenaga.
Baca juga : Alvarez Tak Belajar Dari Griezmann
“Mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh, bisa di-switch. Dinas Pendidikan juga harus membuat kajian ini, agar tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Inggard juga mengingatkan, penambahan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, jangan sampai mendorong urbanisasi yang tidak terkendali.
Jakarta, kata dia, tengah diarahkan menjadi kota global, sehingga pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Jangan sampai Jakarta hanya dijadikan tempat untuk mencari keuntungan sepihak, tanpa memberi dampak ekonomi,” tandasnya.
Karena itu, Inggard juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperketat penataan administrasi kependudukan, serta kriteria penerima manfaat fasilitas pendidikan gratis. “Filterisasi kependudukan dan efisiensi belanja pegawai harus berjalan sejajar,” ingatnya.
Baca juga : Gabung Trackhouse, Enea Bastianini Makin Garang
Kepala BKD DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) serta Dinas Pendidikan DKI untuk memetakan kebutuhan dan redistribusi tenaga pendidik.
Pemetaan dilakukan dengan menghitung analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pendidik secara akurat. Dengan begitu, distribusi guru di lingkungan Pemprov DKI, diharapkan lebih efektif dan efisien.
Pemprov DKI juga menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memetakan kompetensi dan potensi guru ASN. “Kami lakukan profiling di Badan Kepegawaian Negara,” ujar Premi.
Proses tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 19 September 2026, dan secara bertahap melibatkan 815 tenaga ASN guru.
Gaji Pegawai DKI Aman
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, kondisi fiskal Ibu Kota tetap aman di tengah kabar mengenai puluhan Pemerintah Daerah (Pemda) menghadapi persoalan keuangan.
Baca juga : Tensi Perang Dagang AS VS Kanada Kembali Panas
Pramono menegaskan, kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti pembayaran gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masih terpenuhi dengan baik.
Hal itu disampaikan Pram di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026), untuk menjawab pertanyaan, apakah Jakarta turut terdampak kondisi fiskal yang dialami sejumlah Pemda.
Sebelumnya, masalah kas daerah diungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia memetakan, ada 79 pemerintah daerah yang butuh tambahan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat. Jumlahnya Rp 14 triliun.
“Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan, hampir Rp 20 triliun,” ujar Tito di kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). [DRS/RAA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.