RM.id Rakyat Merdeka - Aksi seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang walk out saat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pandangan umum di Rapat Paripurna dinilai sebagai upaya mengabaikan suara rakyat. DPRD DKI diingatkan tetap melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah.
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut, anggota DPRD DKI Jakarta adalah orang dewasa, berpendidikan dan berpengalaman. Mereka adalah orang yang mengerti betul bahwa tugas dan wewenang anggota DPRD adalah mengawasi, membuat perda, dan bugeting APBD.
Selain itu, dia meyakini, keputusan sebelum diputuskan di dalam rapat paripurna, segala hal bisa berubah. Hanya putusan paripurna yang dinyatakan sebagai produk hukum politik. Di luar itu, adalah produk politik yang bisa berubah seiring dengan aspirasi masyarakat.
Baca juga : Libur Nataru, Doni Ajak Warga Di Rumah Saja
"Dengan dasar semua itulah, maka tindakan walk out, jadi mengherankan. Tapi memang sikap orang-orang dewasa seringkali juga membuat kita terheran-heran. Dan itulah yang terjadi di DPRD. Mereka mengawasi kawan sendiri, tapi entah apakah mereka mengawasi anggaran yang disodorkan oleh Pemda sendiri," kata Ray di Jakarta, Selasa (15/12).
Diungkapkannya, seharusnya yang menjadi sorotan anggota dewan adalah pengajuan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Mereka meng-oposisi kawan kerja, tapi terlihat emoh mengoposisi gubernur. Tindakan mereka juga seperti mengoposisi suara warga DKI yang menghendaki agar buget RKT DPRD DKI 2021 itu dievaluasi. Jadi walk out itu seperti juga mengabaikan arus besar suara warga DKI," ungkapnya.
Baca juga : Wali Kota Samarinda Dinyatakan Sembuh Dari Covid-19
Ray mengingatkan, jangan sampai masyarakat beranggapan wakil mereka di DPRD DKI Jakarta tak lagi mendengarkan usulan mereka. Sebab sikap walk out mayoritas fraksi, bisa dimaknai sebagai tutup telinga atas kritikan terkait RKT DPRD DKI.
"Oleh karena itu, walk outnya DPRD itu adalah langkah menutup telinga pada suara warga. Yang mereka oposisi bukan PSI, tapi suara warga. Suara yang menginginkan agar RKT DPRD DKI itu dievaluasi," pungkas Ray.
Diketahui sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.