RM.id Rakyat Merdeka - Institute of Public Policy (IPP) menggelar diskusi publik bertajuk American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn? di Kampus Semanggi, Jakarta, Rabu (7/1/2026). Diskusi ini membahas dinamika demokrasi Amerika Serikat di era Donald Trump serta relevansinya bagi penguatan demokrasi Indonesia.
Salvatore Simarmata mengatakan kemunduran demokrasi bermula dari melemahnya kepemimpinan politik dan institusi. Salvatore merujuk pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyebut erosi demokrasi lebih sering terjadi 'dari atas' ketika prosedur dan tata kelola kekuasaan tidak dijaga secara akuntabel.
“Diskusi ini kami selenggarakan sebagai ruang refleksi, bukan untuk meniru dinamika politik di negara lain, melainkan untuk menarik pembelajaran global guna memperkuat fondasi demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab di Indonesia,” kata Salvatore dalam seminar publik bertajuk “American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn?” di Kampus Semanggi, Rabu (7/1/2026).
Baca juga : Soal Sistem Pilkada, Demokrat Sejalan Dengan Prabowo
Sementara, Professor dari Government and Public Policy Cornell University, Prof Thomas Pepinsky menekankan diskusi ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan apa yang harus dipelajari Indonesia dari Amerika Serikat. Melainkan sebagai ruang refleksi bersama atas dinamika demokrasi presidensial.
Menurutnya, demokrasi merupakan proses yang hidup dan terus diuji oleh waktu. Terutama dalam sistem presidensial yang memberikan kewenangan besar kepada eksekutif. Ia menyoroti bahwa akuntabilitas kekuasaan menjadi tantangan utama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal.
Baca juga : Inflasi Demokrasi: Pilkada Dan Pilpres Yang Mahal
“Demokrasi bukan titik akhir, melainkan perjalanan yang menuntut keterlibatan aktif warga dan institusi yang kuat untuk menjaganya,” ungkap Thomas.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan mekanisme checks and balances sebagai fondasi ketahanan demokrasi. Bagi Indonesia, lanjutnya, pendidikan kebijakan publik berperan strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi.
Adapun seminar publik ini diakhiri dengan semangat optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar dengan memperkuat kolaborasi antara akademisi, institusi negara, dan masyarakat sipil. Sehingga Indonesia diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Baca juga : Di Prasasti Insight, Menekraf Beber Jurus Jadikan Ekraf Andalan Pertumbuhan
Diskusi dipandu oleh dosen Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, Andina Dwifatma, selaku moderator, dengan Dosen Prodi Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris Unika Atma Jaya, Ekarina, yang bertindak sebagai pembawa acara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.