Sebelumnya
Di Jepang, misalnya dipimpin perdana menterinya. Dan di Amerika, pemimpin lembaga riset berkantor di Gedung Putih.
Mengapa Ketua Dewan Pengarahnya harus Megawati?
Kata Tri, BRIN itu sifatnya lintas bidang. Sehingga perlu dukungan di semua sektor. Tak hanya komunitas periset. Urusan anggaran, misalnya, harus bicara dengan DPR. Makanya, perlu ada unsur politisinya, pengusaha, LSM dan kampus.
“Kalau di urusan politik, ya sekarang yang paling kuat Bu Mega. Dan Bu Mega punya concern kuat pada iptek,” papar Tri.
Menurutnya, sikap Bu Mega ini, mungkin menurun dari Bung Karno yang juga sangat terobsesi dengan iptek.
Cara komunikasi Ketua Dewan Pengarah, kata Tri, jalurnya hanya satu pintu. Yaitu hanya dengan Kepala BRIN.
“Tidak bisa, Ibu Mega bicara dengan yang strukturnya di bawah Kepala BRIN. Itu aturannya begitu, supaya tidak terjadi kericuhan komunikasi. Dan komunikasi saya (dengan Megawati), sangat intensif,” katanya.
Apa saja arahan yang sifatnya sangat fundamental? Kata Tri, banyak.
Dari Presiden ada. Dari Megawati juga lebih banyak. Presiden arahannya, riset pangan. Bagaimana agar bisa maju.
Sedangkan dari Megawati, lebih fundamental menyangkut pemanfaatan keanekaragaman hayati agar punya nilai tambah dan jadi motor ekonomi nasional.
Baca juga : Mendag: Jaga Daya Beli Agar Ekonomi Bangkit!
“Bu Mega concern pada biodiversitas. Dan saya setuju,” katanya.
Hal lain yang juga penting adalah tentang masa depan riset Indonesia.
Tri, yang ahli teori fisika partikel dari Hiroshima University Jepang ini mengatakan, problem riset ada dua.
Pertama, riset nasional selama ini didominasi pemerintah. Detailnya, 80 persen riset pemerintah, 20 persennya non pemerintah. Padahal sebaiknya tidak begitu.
Menurut standar UNESCO (Badan khusus PBB yang mengurus soal pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan), 40 persen riset baiknya non pemerintah.
Baca juga : Dibilang Takjub Dengan Situasi Covid RI, Seperti Apa Penanganan Corona Di Malaysia?
“Sudah dominan pemerintah, diecer-ecer pula kalau istilahnya Pak Jokowi ya,” kata Tri.
Diecer-ecer, maksudnya tercecer di 24 Kementerian/Lembaga. Akibatnya, riset jadi kecil-kecil. Dan paling terasa dampaknya saat pandemi.
Ketika pandemi itulah, baru disadari, tidak ada satu pun periset kita yang selama ini mengembangkan riset vaksin. Tak ada yang punya experience soal itu.
Infrastrukturnya pun tidak ada. Bahkan, kita tidak tahu infrastruktur untuk meriset vaksin. “Kita tidak mampu memitigasi itu,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.