RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, status tersangka Nurhayati akan secepatnya dicabut.
Mahfud mengaku telah berbicara dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mencari mekanisme yang bisa dipakai untuk mencabut status tersangka pelapor kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca juga : Jasa Raharja Santuni Korban Kecelakaan Speedboat Di Tual
"Saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Insya Allah akan secepatnya dilakukan," ujar Mahfud, di akun Youtube Kemenko Polhukam RI, Minggu (27/2).
Mahfud mengatakan, ada dua opsi yang mungkin diambil untuk mencabut status tersangka. Yakni, lewat mekanisme Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).
Baca juga : Fakultas Pertanian UMJ Luncurkan Program Studi Agrobisnis
"Kalau SP3 itu artinya kejaksaan mengembalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa, karena misal belum lengkap atau kurang jelas, sehingga nanti jadi P19, lalu SP3," ungkapnya.
Tapi menurutnya, mekanisme apa pun yang diambil kepolisian dan kejaksaan untuk mencabut status Nurhayati itu tidak terlalu penting. "Yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan korupsi," tutur Mahfud.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.