Sebelumnya
Hasto mengingatkan, presiden selaku kepala negara pernah secara terbuka menyampaikan sikapnya ketika merespons usul penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. “Kalau ada yang mengusulkan jabatan 3 periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden,” ingat dia.
Elite Banteng ini meyakini, presiden Jokowi konsisten dengan pernyataannya tersebut. Demikian halnya dengan PDIP. Tidak plin-plan. “Karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur dari konsistensi dalam sikapnya,” tegas Hasto.
Baca juga : Stop Polemik, Sekjen PDIP: Rakyat Nolak Pemilu Ditunda
Sementara, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu yang digawangi sejumlah elite politik bakal segera berakhir. Alasannya, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). “NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ (amendemen), game is over (berakhir),” yakin Paloh, kemarin.
Tapi, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid bilang penundaan pemilu bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Meskipun tidak mudah. Namun, partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu, juga siap jika pemilu tetap digelar sesui jadwal, yakni 2024. “Apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda, PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,” kata Jazilul, kemarin.
Baca juga : Belum Ada Capres Sekuat Jokowi Sih
Sejauh ini, partainya terus melakukan konsolidasi internal dan berkeliling Indonesia untuk memuluskan pencalonan Cak Imin sebagai presiden. “Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada September 2021 lalu juga menemukan sebanyak 82,5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. “Kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal pemilu,” kata Direktur Eksekutif Sirojudin Abbas, ketika itu. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyentil anggaran yang dijadikan alasan ide penundaan pemilu.
Baca juga : Survei LSP: Masyarakat Puas Dan Percaya Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf
Dia mengaitkan dengan belanja senjata besar-besaran Kementerian Pertahanan, meskipun di tengah pandemi. Begitupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Kita harus fair, walaupun saya menudukung pembangunan Ibu Kota baru, apakah itu prioritas yang betul-betul di masa sekarang? Tetap jalan program-program itu, yang sebetulnya bukan amanat konstitusi,” katanya. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.