Belum Ada Capres Sekuat Jokowi Sih

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai koalisi pemerintah dikabarkan makin banyak yang setuju penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Bukan karena haus kekuasaan, tapi mereka menilai, tidak mudah memimpin negara sebesar Indonesia di saat krisis seperti sekarang. Ditambah lagi, sampai saat ini, belum muncul tokoh baru yang bisa sekuat Jokowi.

Wacana penundaan pemilu terus bergulir. Wacana yang pertama kali diembuskan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu, ternyata disambut baik oleh para ketum parpol koalisi lain. Salah satunya Ketum PAN, Zulkifli Hasan.

Imin dan Zulhas punya alasan yang hampir sama, yaitu pandemi dan ekonomi. Sementara Zulhas menambahkan soal anggaran pemilu yang mahal, konflik Rusia Ukraina, dan kepuasan Jokowi yang masih tinggi.

Baca juga : Pemilu Mundur Atau Perpanjangan Jabatan

Ketum Golkar, Airlangga Hartarto juga mengamini soal tingginya kepuasan rakyat kepada Jokowi. Bahkan, dirinya mendapatkan amanat aspirasi petani sawit yang mendukung Jokowi 3 periode. Airlangga berjanji membawa usulan itu ke parpol lain.

Memang, tidak dipungkiri saat ini kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi sangat tinggi. Hal itu terbaca dalam berbagai survei. Misalnya, dalam survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mencapai 73,9 persen.

Angka tersebut meningkat dari 66,4 persen dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021. Capaian angka tersebut bahkan tertinggi selama survei-survei sejenis dilakukan sejak Januari 2015 atau di awal masa pemerintahan Jokowi.

Baca juga : Golkar Kaji Serius Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Hasil Survei Indikator Politik Indonesia juga sama. Lembaga survei yang dipimpin Burhanudin Muhtadi ini mencatat kepuasan terhadap Jokowi mencapai 70 persen. Survei dilakukan pada 15 Januari-17 Februari 2022.

Menurut Imin, banyak orang setuju dengan usulannya agar pemilu ditunda satu hingga dua tahun.

Klaim Imin mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Baca juga : PB PMII: Usulan Perpanjangan Jabatan Presiden Permainan Oknum Populis

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Imin, kemarin.

Ia mengatakan, perubahan itu terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja. Sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. “Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.