RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan skandal akal-akalan penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018. Di saat kasus dana hibah yang totalnya berjumlah Rp 17,9 miliar bergulir, tersiar kabar pegawai KONI justru belum gajian selama 5 bulan terakhir.
“Saat ini, kita baru lihat di penindakan. Ada uang segitu gede, pegawai KONI nggak gajian selama 5 bulan terakhir,” sesal Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada, Rabu (19/12) malam. Dari situ, menurut Saut, bisa dilihat ada tata kelola yang tidak transparan. Ini juga terlihat ketika uang Rp 7,9 miliar yang merupakan sebagian dana hibah KONI pada Desember, dicairkan secara cash alias kontan. Bukan melalui proses perbankan sebagaimana mestinya. “Entah dengan alasan apa pencairannya secara cash,” ungkapnya.
Baca juga : KPK Turut Periksa Asisten Pribadi Menpora
Uang itu tersisa Rp 7 miliar saat Tim Penindakan KPK menyitanya di Kantor KONI. Uang dibungkus dalam plastik. “Mereka nggak gajian 5 bulan, terus ada uang Rp 7 miliar. Waduh, ini gimana perasaannya? Ada orang nggak gajian sekian lama, terus ada uang segitu gede. Udah nggak common sense. Nggak masuk akal," papar Saut.
Saut juga menyesalkan dana hibah itu “dimainkan”. Sebab, dana hibah itu salah satunya ditujukan untuk pendampingan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor) guna meningkatkan prestasi atlet tersebut. KPK pun sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kemenpora dan Pengurus KONI itu. “Para pejabat yang miliki peran strategis untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet demi mewujudkan prestasi olahraga nasional, justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasional KONI,” sesalnya.
Baca juga : Mahathir Kok Nggak Tahu?
Saut mengultimatum Kemenpora agar melakukan pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, terhadap proses penyaluran dana hibah dan memperhatikan aspek akuntabilitas penggunaan dana hibah dari pemerintah, kepada organisasi-organisasi terkait secara serius.
“Jangan sampai, alokasi dana hibah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, justru jadi ruang bancakan karena lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang tidak akuntabel,” wanti-wanti Saut. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.