Sebelumnya
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil mengatakan, pengusaha sangat antusias ikut membangun IKN Nusantara. Harapannya, tender dilakukan secara fair, dan memprioritaskan perusaahan lokal.
Alasannya, agar cash flow perusahaan berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, lantaran menggunakan skema padat karya. “Pasti akan mendorong untuk menggerakkan perekonomian nasional,” tutur Insannul.
Sejumlah pengamat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, trik dan intrik dimanapun pasti ada. Apalagi melibatkan uang besar. Sehingga yang harus dilakukan adalah mewaspadai duit IKN agar tidak digarong koruptor.
Baca juga : Skandal Kredit Tambang Viral Di Medsos, Aparat Diminta Usut
Setidaknya, pemerintah bisa melakukan pencegahan. Yakni dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Itu mestinya bisa meminimalisir akan adanya trik atau intrik untuk bagi-bagi proyek. Sepanjang itu nanti semua dipenuhi, termasuk LKPP nantinya memberikan asistensi akan terjadi tender yang kompetitif, berkualitas, transparan dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat, monopoli,” terang Boyamin.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar meminta, semua tender dan pengerjaan proyel IKN dilakukan secara transparan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol setiap saat.
Baca juga : Kendarai Traktor Di Atas Dua Kabel Pararel
Karena dengan transparansi, akan mempersempit ruang gerak garong duit IKN di setiap proyeknya. Sebab, usaha melakukan korupsi pada setiap proyek itu pasti ada. Namun, keterbukaan sudah mengurangi risiko tersebut, karena masyarakat akan menjadi pengawas.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, akan melakukan pendampingan dan mengawal setiap tahapan proses dalam persiapan dan pembangunan IKN Nusantara. Hal ini untuk memastikan tata kelola IKN nantinya dapat berlangsung dengan baik.
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menggerakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan IKN Nusantara. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.