Sebelumnya
"Jika ASN melanggar ketentuan, maka menurut pasal 871 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik," jelas Septi.
Selain itu, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, ASN dilarang memberikan dukungan kepada presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
"Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lainnya, menggunakan fasilitas negara, mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta PEMILU, memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP," tegas Septi.
Aspek Krusial
Baca juga : Baru Tahap Pendaftaran, Besok Beli Pertalite Cs Masih Seperti Biasa
Netralitas, menurut Septi, menjadi salah satu landasan utama untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, netralitas harus dilakukan secara nyata oleh seluruh ASN untuk menjaga dan mencegah politisasi birokrasi.
"Karena itu, jika terjadi politisasi birokrasi, akan menjauhkan ASN dari tujuan membangun birokrasi yang profesional sebagai key success factor bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good government and clean governance)," tegas Septi.
Netralitas ASN sambungnya, merupakan hal yang sangat krusial, dikarenakan ASN menjadi aktor intelektual dalam mewujudkan birokrasi mandiri, bersih dan melayani serta memiliki akses terhadap kebijakan dan keuangan negara.
Septi menyampaikan, langkah-langkah penting yang perlu dilakukan agar netralitas ASN tetap terjaga adalah, dengan menciptakan mekanisme kontrol internal dalam menjaga netralitas ASN, sehingga apabila terdapat silent operation ASN yang terstruktur, sistematis, dan massif namun sulit terdeteksi dapat dikendalikan.
Baca juga : Ini Strategi Pemenangan Pemilu 2024 PDIP
"Selain itu, juga diperlukan sikap tegas dari pemerintah dalam menegakkan aturan penjatuhan sanksi ASN yang melanggar asas netralitas tersebut," katanya.
Netralitas ASN tegas Septi, menimbulkan manfaat bagi beberapa pihak seperti Kepala Daerah yang membuat tercapainya target-target pemerintahan. Kemudian bagi birokrasi meningkatkan penerapan sistem merit, bagi pegawai ASN dapat mengembangkan karir lebih terbuka. Serta bagi masyarakat dapat lebih merasa dilayani dengan adil dan memuaskan.
"Disamping itu, dengan netralitas ASN diharapkan dapat membantu menghasilkan PEMILU yang jujur dan adil. Siapun pemenang dari hasil proses demokrasi harus mampu merangkul seluruh komponen bangsa untuk maju bersama menuju indonesia yang bahagia, adil dan makmur," katanya.
Berdasarkan hasil survei Netralitas ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020 yang dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Desember 2021 menyebutkan, ikatan persaudaraan (50,76 persen) dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik (49,72 persen) adalah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi netralitas ASN.
Baca juga : PSI Tuntut Semua Parpol Diverifikasi
Septi menambahkan, KASN juga mencatat bahwa pada Tahun 2020 terdapat 604 ASN dijatuhi hukuman disiplin akibat melanggar asas Netralitas pada Pilkada Tahun 2020 tersebut.
"Menghadapi fenomena pelanggaran asas netralitas ASN ini, pemerintah tidak tinggal diam. Dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak Tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada serentak yang netral, obyektif dan akuntabel," terangnya.
Kemudian melalui Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,
Dalam kesepakatan bersama itu, Pemerintah mengatur upaya dan langkah pencegahan, penjatuhan sanksi, pembentukan Satuan Tugas Pengawasan dan tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.