RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkapkan, landasan pemberian subsidi adalah Undang-Undang (UU) 30 tahun 2007 tentang Energi. Aturan itu menjelaskan subsidi energi harus tepat sasaran. Lalu di UU Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 pasal 16 disebutkan subsidi BBM di tahun anggaran 2022 mencapai Rp 206 triliun. Di dalam pasal 17 UU Nomor 6 tahun 2021 mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak. Sehingga ketika harga minyak naik maka pendapatan Negara dari minyak meningkat.
Satya menjelaskan, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM di Indonesia, di ayat 8 disebutkan, subsidi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Sehingga subsidi BBM nantinya tidak membebani keuangan Negara. Selain itu pemberian subsidi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat dan ekonomi Nasional. Sehingga subsidi BBM harus terefleksi kemampuan keuangan Negara, memperhatikan daya beli masyarakat dan harus tepat sasaran.
Satya mengakui, memang saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Bahkan lebih kecil dari asumsi APBN tahun anggaran 2023. Namun menurut Satya harga minyak bumi memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat nilai subsidi ikut berfluktuasi. Di tahun 2022 Pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.
Baca juga : Jokowi: Jangan Gelagapan, Kalau Saya Tanya Soal Inflasi...
Saat ini subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta KL. Dari 23 juta KL subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Pemerintah memperkirakan jumlah tersebut akan habis di Oktober. Jika untuk memenuhi hingga Desember 2022, Satya menerangkan perlu adanya tambahan volume BBM subsidi. Termasuk subsidi untuk solar yang volumenya terus mengalami peningkatan. Tambahan ini tentunya akan membuat jumlah subsidi mengalami peningkatan.
"Untuk menyikapi tambahan BBM subsidi ini kita serahkan ke Kementerian Keuangan (KemenKeu). Sebab mereka yang tahu kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM. Jika dianggap APBN berat, maka volume BBM subsidi bisa dikontrol melalui Kementerian ESDM. Sesuai dengan PerPres Nomor 69 pemberian subsidi ditentukan oleh KemenKeu. Karena mereka yang tahu kekuatan anggaran Negara. Pengaturan volume dilakukan oleh Kementerian ESDM. Bukan Kementerian BUMN," terang Satya.
Agar subsidi BBM saat tepat sasaran Satya mengatakan Pemerintah memiliki 2 cara. Melalui distribusi tertutup dengan menggunakan aplikasi (untuk pemilik kendaraan) dan memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Tujuannya agar menjaga daya beli masyarakat tak mampu.
Baca juga : Dubes Manoj Kumar Bharti Rayakan Hari Kemerdekaan India Dengan Meriah
DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM. Salahsatunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau BBG. Dengan konversi mobil listrik atau BBG dipercaya akan mengurangi konsumsi BBM. Satya menilai saat ini suplai listrik dan BBG di Indonesia lebih dari cukup. Karena suplai cukup maka kedua energi tersebut relatif tak terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan BBM impor, DEN juga memiliki rencana untuk meningkatkan campuran BBM penambahan biomasa atau biodisel.
DEN juga memiliki strategi untuk mengurangi subsidi LPG dengan meningkatkan jumlah penggunaan gas melalui pipa. Dengan makin banyaknya jaringan gas melalui pipa dipercaya akan mengurangi konsumsi LPG yang sebagian besar masih diimpor. Sehingga jaringan gas rumah tangga dinilai Satya bisa dijadikan salah satu solusi mengurangi impor LPG.
Selain itu untuk mengurangi ketergantungan impor LPG, Satya meminta agar Kementerian ESDM mempercepat dan menggalakkan konversi kompor LPG ke listrik. Selain suplai listrik yang cukup, harga kalori kompor listrik induksi masih lebih murah dibandingkan LPG.
Baca juga : Nasib Sambo Ada Di Tangan 30 Jaksa
"Memang konversi ini tak bisa diimplementasikan dalam waktu cepat. Namun itu semua harus dijalankan Kementerian ESDM agar kita tak tergantung BBM dan LPG impor. Sebab di dalam APBN 2023 subsidi BBM akan berkurang menjadi Rp 360 triliun. Meski angkanya masih besar namun pengurangannya juga besar," tutup Satya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.