RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat (2), warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Maka kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atas nama apapun yang kerap menimpa warga Indonesia merupakan penindasan terhadap martabat manusia.
Hal ini disampaikan Benny saat menjadi pembicara dalam acara diskusi publik Komunitas Literasi Nusantara (KLN) dengan tema "Solusi Jangka Panjang Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking di NTT" yang diselenggarakan secara hybrid di Kafe Kendal, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (25/6).
Baca juga : Aktivis Pemilu Tebar Spanduk Dukung KPK Hajar Serangan Fajar, Basmi Politik Uang
"Data korban diduga karena TPPO Per 23 Juni 2023 adalah 102.329 orang yang dideportasi dari luar negeri. Yang meninggal 2.234 dan yang sakit 3.531 (depresi ringan, berat dan cacat secara fisik).
Dari semua itu, 90 persen merupakan korban kekerasan PMI, dimana 80 persen korbannya adalah perempuan dan ibu-ibu," kata Benny dikutip Senin (26/6).
Benny menuturkan, PMI sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor Migas, sudah selayaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari negara. Perlindungan hukum dan jaminan keamanan pun bahkan harus menjangkau kepada keluarga PMI yang tinggal di dalam negeri.
Baca juga : Jaga Inflasi, BI Tahan Suku Bunga Di Level 5,75 Persen
"Sebagaimana pesan Presiden Jokowi, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. BP2MI sudah menyiapkan lounge di berbagai bandara dan menyiapkan sejumlah fasilitas istimewa lainnya agar PMI yang pulang ke Indonesia merasa bahwa dirinya begitu terhormat," ungkapnya.
Benny mengungkapkan, pihaknya komitmen untuk terus memberantas sindikat penempatan PMI ilegal. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu BP2MI berhasil mengamankan 161 orang ibu-ibu di Bekasi yang hampir diberangkatkan ke Timur Tengah secara ilegal.
"Delapan bulan yang lalu, BP2MI memberhentikan satu orang oknum pegawai yang terlibat penempatan pekerja ilegal. Memberantas sindikat TPPO bukan hal sulit, asal punya komitmen merah putih pada setiap petinggi negara untuk tidak menjadi pelacur negara dan bersekongkol dengan penjahat," sebutnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.