RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melakukan pertemuan dengan HRD Korea (HRDK) saat kunjungan kerja ke Korea Selatan.
Pertemuan ini turut dihadiri Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto.
Dalam kesempatan ini, Benny mengusulkan agar ada penambahan lokasi ujian dalam proses penempatan PMI skema Government to Government (G to G). Mengingat sejauh ini baru ada di DKI Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah.
“Indonesia merupakan negara kepulauan, bayangkan jika mereka harus ke lokasi ujian yang disentralisasi seperti itu, tentu menghabiskan waktu dan biaya yang besar,” kata Benny saat bertemu HRDK di Korsel, Rabu (11/10).
Benny menjelaskan, saat ini penempatan skema G to G untuk sektor perikanan dan manufaktur terus berjalan. Korsel, diakui politisi partai Hanura itu, merupakan negara yang menjadi pilihan bagi pahlawan devisa asal Indonesia.
Baca juga : Masalah Beras Dan Rontoknya Mentan
"Artinya animo masyarakat untuk bekerja di Korea Selatan sangat besar," ucapnya.
Politisi partai Hanura itu juga berharap HRDK menambah kuota bagi PMI yang ingin bekerja di negeri Ginseng.
Diketahui, di tahun 2023 pendaftar skema G to G ke Korsel sekitar 35 ribu pendaftar. Namun, yang berangkat cuma 13 ribu.
Sementara di tahun-tahun sebelumnya jumlah pendaftar tidak lebih dari 20 ribu, dan penempatan hanya mencapai angka 7 ribu.
“Jadi tahun 2023 adalah suatu pencapaian di mana animo masyarakat semakin besar. Dengan tingginya animo minat anak-anak muda Indonesia ini, kami berharap kiranya Korea bisa menambah kuota penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan,” jelas Benny.
Baca juga : Gol Ezra Walian Untuk Mendiang Ibunda Tercinta
Di kesempatan sama, Dubes Gandi mengusulkan kebijakan HRDK untuk meninjau kembali skema G to G untuk visa E-9.
“Visa E-9 semula yang hanya sektor manufaktur dan perikanan, kami usulkan untuk menambahkan sektor konstruksi, logistik, shipbuilding dan domestic worker,” ucapnya.
Dia bilang, ada kebijakan baru dari Pemerintah Korsel yang mengizinkan asisten rumah tangga bekerja di Seoul. Tujuannya supaya dapat meningkatkan tingkat kelahiran warga negara Korsel yang selama ini cukup rendah.
“Hal ini sudah saya diskusikan dengan Perdana Menteri Korea Selatan dua minggu yang lalu, dan Perdana Menteri berjanji akan membawa usulan ini dalam Rapat Kabinet, termasuk kepada MOEL,” paparnya.
Selain itu, tambah Dubes Gandi, untuk skema P to P melalui visa E-7, pihaknya mengharapkan dapat men-supply tenaga kerja dari indonesia untuk bidang Komputer IT, Finance, Pertanian, Welders, Painters, Electrician, Caddy, dan juga Caregiver.
Baca juga : CIMB Niaga Garap Potensi Wealth Management Nasabah Platinum
Menanggapi hal tersebut, Vice President of Global Part, Mr. Kim Sungjae, mengatakan pemilihan calon pekerja merupakan kewenangan para pemberi kerja (sajang).
"Pihak HRDK tidak dapat mengintervensi terhadap dipilihnya seorang calon pekerja," terang Kim.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.