RM.id Rakyat Merdeka - Para akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) berharap masyarakat cerdas memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Kesadaran dan keyakinan harus menjadi dasar, dan bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
Ketua Senat Akademik Unpad Prof Ganjar Kurnia mengatakan, serua itu sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual civitas akademika Universitas Padjadjaran.
Para akademisi Unpad itu menyampaikan tujuh poin terkait seruan "Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".
Baca juga : Bupati Petahana Bantul Dicuekin Partai Koalisi
"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," kata Prof Ganjar saat menyampaikan poin-poin seruan terkait fenomena politik saat ini di Kampus Unpad, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/2).
Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.
Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.
Baca juga : Target 2033 Kampus Unggulan di Asia, Unisba Pamerkan Puluhan Karya Penelitian
Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.
Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
"Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," katanya.
Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika.
Baca juga : Setan Merah Harus Ekstra Waspada
"Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.