RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mempertanyakan alasan Pemerintah yang berencana menempatkan lima dari sembilan komposisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Seharusnya, ditegaskan Trimed, pansel KPK lebih banyak diisi dari unsur masyarakat.
"Biasanya kan lebih banyak unsur masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak jadi gambaran bahwa KPK makin dikerdilkan," kata Trimed, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan RM.id, Sabtu (11/5/2024).
Trimed berseloroh selama dirinya duduk di Komisi Hukum DPR, belum pernah ada jumlah pansel KPK dari unsur Pemerintah lebih banyak dibandingkan masyarakat.
Baca juga : Istana Pastikan Anggota Pansel Capim KPK Kredibel Dan Berintegritas
"Belum pernah terjadi lah (unsur Pemerintah lebih banyak). Biasanya mayoritas masyarakat. (Jumlah) unsur Pemerintah (mendominasi) hampir jarang," tambahnya.
Menurut Trimed, tidak akan ada asas demokrasi jika komposisi pansel capim KPK jomplang.
Sebab, jika nantinya terjadi voting dalam menentukan capim KPK, maka pansel dari unsur Pemerintah bakal mendominasi.
"Kalau ini terjadi, dan proses pemilihan sudah tahu siapa yang akan terpilih, ya semakin buruk kinerja KPK. KPK akan lebih jelek lagi dari periode sekarang," ucap politisi PDI Perjuangan alias PDIP itu.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan pansel KPK.
Tujuannya, agar DPR tidak mencurigai bahwa ada indikasi pengkondisian pimpinan KPK mendatang oleh Pemerintah.
"Kita lihat dulu, lima itu kan baru indikasi. Terus, siapa orang-orangnya. Kalau orang-orang yang memang selama ini kita tahu apa kata Presiden, baru kelihatan (indikasi pengkondisian). Makanya segera Minggu depan diumumkan Pemerintah siapa lima itu," pungkas dia.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan Pemerintah akan memperhatikan kredibilitas dan integritas panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Baca juga : Presiden Godok Nama Calon Pansel Capim KPK, Diumumkan Bulan Ini
"Dengan memperhatikan harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan anggota pansel yang kredibel dan berintegritas," kata Ari Dwipayana, dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024).
Ari bilang, pansel capim KPK akan berjumlah sembilan orang. Lima di antaranya, berasal dari unsur Pemerintah.
"Terdiri dari lima orang dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat yang akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)," ungkap dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.