INACA Sebut Iuran Pariwisata Bisa Bebani Maskapai Dan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket pesawat dinilai akan menimbulkan efek negatif baik bagi para penumpang maupun maskapai.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, saat ini bisnis penerbangan sedang dalam kondisi rebound setelah terpuruk akibat pandemi Covid -19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022 lalu. 

Namun demikian banyak kendala yang dihadapi maskapai penerbangan Indonesia, sehingga proses rebound tidak bisa berlangsung lancar jika dibandingkan dengan maskapai penerbangan internasional lainnya. 

Menurut Denon, permasalahan yang dihadapi maskapai Indonesia di antaranya adalah berkurangnya jumlah ketersediaan pesawat beserta suku cadang (spare parts) dan sumber daya manusia yang siap untuk dioperasikan. 

Selain itu, juga meningkatnya biaya operasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar avtur dan nilai tukar mata uang rupiah yang terus melemah terhadap mata uang dolar AS. 

Baca juga : Ditjen Bea Cukai Dapat Sorotan Masyarakat Lagi

"Padahal sekitar 70 persen biaya operasional penerbangan dipengaruhi oleh dolar AS, di antaranya terkait harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan pengadaan spare parts dan lainnya," kata Denon di Jakarta, Kamis (25/4/2024). 

Sementara itu, tarif penerbangan sejak tahun 2019 sampai saat ini belum disesuaikan oleh Pemerintah padahal komponen biaya tarif penerbangan sudah meningkat.  

Misalnya, untuk kurs dolar AS dari tahun 2019 sebesar Rp14.102 dan tahun 2024 menjadi Rp 16.182 atau meningkat 15 persen. 

Harga jual minyak juga terus naik, di mana tahun 2024 ini mencapai 87,48 dolar AS per barrel atau meningkat 37 persen dibanding tahun 2019 yaitu, 64 dolar AS per barrel.

Untuk itu, kata Denon, pengenaan iuran pariwisata pada tiket pesawat akan menjadi kontraproduktif.

Baca juga : Putusan MK dan Keadaban Hukum Masyarakat

"Karena dapat menyebabkan harga tiket naik, jumlah penumpang turun dan kondisi bisnis maskapai penerbangan juga turun sehingga program perluasan konektivitas transportasi udara dari Pemerintah menjadi tidak tercapai," jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjamin iuran pariwisata yang dibebankan melalui harga tiket pesawat tidak akan membenani rakyat. 

Sandi juga menegaskan wacana pungutan iuran pariwisata masih dalam proses kajian dan masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat jika nantinya harga tiket akan mahal.

"Memang ada rapat koordinasi untuk membahas rencana dana pariwisata berkelanjutan," ungkap Sandi.

Untuk itu, Sandi memastikan kajian yang sedang dilakukan lintas kementerian/lembaga memperhitungkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana pariwisata ke depannya.

Baca juga : Lebaran Ketupat Manifestasi Kerukunan Masyarakat Indonesia

"Tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal. Kita tidak akan menambah beban, tapi kita lagi mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan atau koleksi dana kepariwisataan," jelasnya. 

Lebih lanjut, jika pungutan dana pariwisata resmi diberlakukan, Sandi berjanji akan secara transparan memberitahukan ke publik terkait kebijakan tersebut 

"Tentunya harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparansi serta full disclosure," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.