RM.id Rakyat Merdeka - Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia seyogianya menjadi landasan setiap kebijakan. Demikian pula dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks kesejahteraan buruh dengan sejumlah tantangan.
Sejak dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila memang telah gencar dilakukan. Namun, tantangan terbesar adalah penerapannya dalam produk kebijakan yang adil dan pro masyarakat di semua Kementerian dan Lembaga Negara.
Salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila yang selama ini diperjuangkan kaum buruh adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kaum buruh menginginkan peraturan dan perundang-undangan yang partisipatif dan sejalan semangat Pancasila. Diharapkan, jangan ada lagi pemangkasan hak-hak dasar pekerja, hingga mempermudah praktik outsourcing. Hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial.
Baca juga : Olah Napas Adalah Olahraga Pancasila
Dalam konteks ketenagakerjaan, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi sejumlah tantangan besar. Kiranya, penting suatu investasi dan kemudahan berbisnis, tapi jangan mengabaikan hak-hak buruh. Prinsip gotong royong dan musyawarah untuk mufakat mesti dikedepankan. Sesuai semangat Pancasila, semua kebijakan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa.
Buruh juga berhak mendapatkan upah yang layak untuk kebutuhan hidup keseharian mereka. Sistem kerja outsourcing menimbulkan ketidakpastian kerja dan mengurangi hak-hak mereka.
Demikian pula soal kontrak kerja berkepanjangan dan kemudahan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Situasi tersebut menciptakan ketidakstabilan kerja dan rasa ketidaknyamanan bagi buruh. Begitu pula, pesangon yang murah dan jam kerja yang fleksibel, tanpa perlindungan yang memadai menambah beban bagi para pekerja.
Baca juga : Mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila
Sebagai sesama anak bangsa, kiranya kita jangan bosan atau baper untuk saling mengingatkan, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Maka sekali lagi, ada harapan besar kepada pemerintahan baru kelak. Kabinet Prabowo-Gibran diharapkan tidak hanya melanjutkan program-program yang ada. Penting pula mengkaji ulang kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan merugikan masyarakat, khususnya buruh.
Semoga Pak Prabowo dan jajaran lebih inklusif, serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi buruh dalam proses perumusan kebijakan. Keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah amanah Pancasila.
Dengan dukungan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, serta kebijakan yang pro-aktif dan inklusif dari Pemerintah, nilai-nilai Pancasila dapat terus aktual dan relevan dalam menghadapi problematika tantangan zaman.
Baca juga : Serikat Pekerja PTPN Khawatirkan Nasib Pegawai
Kahar S Cahyono, Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.