Keterbukaan Informasi Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Demokrasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kesadaran Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) di sejumlah provinsi tentang perlunya pelaksanaan keterbukaan informasi sudah tumbuh dengan baik. Sebab, keterbukaan informasi publik berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan naiknya kualitas berdemokrasi.

“Dalam tiga hari pelaksanaan uji publik, saya melihat ada kesadaran dari para gubernur dan sekretaris daerah tentang perlunya pelaksanaan keterbukaan informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasinya,” kata Panelis Eksternal Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Yosep Adi Prasetyo yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/11).

Baca juga : Rayakan Kolaborasi Pendidikan Australia-Indonesia Via Program Inovasi

Ia meyakini, setiap terjadi kenaikan hasil monev dan kenaikan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dilaksanakan KI Pusat pada setiap provinsi selalu menunjukkan korelasi positif terhadap kenaikan kinerja dari setiap daerah. Untuk itu, ia berharap agar KI Pusat dapat terus meningkatkan asistensinya terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap provinsi, karena sejalan dengan adanya komitmen dari setiap kepala daerah.

Menurutnya, komitmen kepala daerah masing-masing provinsi pada hari ketiga uji publik ditunjukkan dengan kehadiran langsung Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Bangka Belitung, Sekda Bali, Sekda DIY, dan Wakil Gubernur Sumbar pada sesi pertama. Pada sesi kedua, hadir Plh Sekda Sulsel, Pj Gubernur Gorontalo, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Pj Gubernur Papua, dan Asisten II Pemprov Maluku. Sedangkan pada sesi ketiga hadir Wagub Kalteng, Sekda Lampung, dan Pj Gubernur Banten.

Baca juga : Teken Kampanye Damai, Ganjar: Ungkapan Keseriusan Dari Pikiran Hati Dan Tindakan

Mengenai konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi, menurutnya, setiap daerah berbeda. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD juga berbeda.

“Ada daerah yang PAD-nya kecil, ada yang daerahnya kering, serta ada yang sumber dayanya kecil seperti di NTT, Papua, Maluku. Ada juga terkait kebencanaan di daerah tersebut. Jadi, tidak bisa disamaratakan, misalnya Jakarta dengan daerah di Indonesia Timur,” ucapnya.

Baca juga : Atasi Inflasi, Pemprov Sumsel dan PKK Sumsel Gencarkan Gelar Pasar Murah

Ia mengingatkan, perlu perhatian khusus terhadap Maluku Utara, Maluku, dan Papua yang dimekarkan menjadi enam provinsi. “Dari sejumlah bacaan indeks menunjukkan daerah-daerah bagian timur belum bisa mengejar daerah bagian barat padahal pimpinan daerahnya sangat ingin daerahnya maju,” ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.