RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengajak seluruh media untuk menjalankan tugas dan perannya dalam proses Pilkada, dengan mengedepankan kode etik jurnalistik dan berkomitmen pada prinsip-prinsip yang berintegritas dan bertanggung jawab.
"Media nasional yang kredibel akan menjadi penyeimbang disrupsi informasi yang menjadi fenomena baru akibat perkembangan teknologi informasi yang kita alami," ujar Menko Hadi saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Jakarta,Rabu (4/9).
Mantan KSAU ini juga meminta seluruh pejabat dan pengelola informasi dan komunikasi publik pada instansi pemerintah agar bekerja sama erat dengan media nasional dan lokal.
Baca juga : #Pope Francis Dinginkan Panasnya Pilkada
"Tingkatkan kualitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung proses Pilkada yang informatif dan transparan, dengan mengedepankan netralitas sebagai aparatur sipil negara," katanya.
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada Pemilu dan Pilkada yang diterbitkan Bawaslu, intensitas penggunaan media sosial yang semakin meningkat, membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
Menurut mantan Panglima TNI ini, media sosial (medsos) dapat menjadi penyulut terjadinya konflik sosial dan politik pada Pilkada. Melalui media sosial, lanjutnya, nilai dan norma pemilih dapat dibentuk.
Baca juga : PNM Peduli Tanam Ribuan Mangrove Dan Terumbu Karang Di Kalimantan
"Sebagai pilar demokrasi keempat, pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berlangsung kondusif, aman, dan lancar. Seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat, dan berkualitas," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU, Mochammad Afifudin menyampaikan, bahwa KPU membutuh bantuan semua pihak, khususnya jurnalis. Dikatakan, kalau ada langkah-langkah KPU yang dirasa salah, maka harus disampaikan.
"Kita berharap Pilkada berjalan dengan lancar dan tidak banyak yang ke Mahkamah K.ostitusi (MK) Karena bagi kami, anggota KPU saat ini cukup panjang masa kerjanya, baru selesai Pemilu Presiden dan Pilleg, kami langsung dihadapkan dengan Pilkada," kata Afifudin.
Baca juga : Pesan Prof Nasaruddin: Sambut Paus Dengan Keramahan
Menurutnya, suasana Pilkada yang hangat merupakan hal normal. "Mulai dari putusan MK, kemudian munculnya calon tunggal. Kami berharap dengan kondisi saat ini, Pilkada Serentak tetap berjalan dengan lancar," kata Afifudin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.