Sebelumnya
Saking percayanya kepada Prabowo, pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM ini melempar wacana dua periode.
“Kado spesialnya kita dukung sampai akhir (Pemerintahan Prabowo), sampai 2029. Bila perlu lanjut lagi,” cetus Bahlil.
PDIP juga ikut mengomentari soal keinginan Presiden Prabowo membentuk koalisi permanen. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan, pihaknya menghormati keputusan partai yang ingin bergabung.
Baca juga : Di HUT Gerindra, Prabowo-Jokowi Saling Sanjung
Said menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan usulan koalisi permanen untuk KIM karena PDIP memiliki sikap untuk terus berada di jalan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami akan berkoalisi dengan rakyat, kami akan berkoalisi yang orientasi keliatan sama. Tentu kami dengan Gerindra dalam hal ini sama,” tuturnya.
Lalu, apa tanggapan Gerindra? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan, usulan koalisi permanen lahir dari semangat persatuan dan upaya menciptakan kerukanan penuh kedamaian. Persatuan dan kerukunan yang dilakukan para pendiri bangsa akhirnya membentuk Indonesia. Kedua hal ini bukan hanya harus terbentuk di jajaran elit partai politik, tetapi juga di seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga : Pembangunan IKN, Basuki Bilang Lanjut Terus
“Kedamaian, kesejukan, kerukunan itu mahal harganya. Kita bersyukur para pendiri bangsa ini sudah sangat menyadari bahwa persatuan adalah suatu hal yang penting. Dengan dasar tersebut kita berharap, kenapa common interest ini nggak kita jadikan satu saja,” urai Sugiono.
Ia meminta, usulan koalisi permanen jangan dilihat untuk kepentingan jangka pendek atau sebatas Pilpres ke Pilpres. Menurutnya, koalisi permanen yang didasari motif untuk memelihara persatuan dan kerukunan perlu diupayakan untuk stabilitas nasional jangka panjang.
“Jangan sekadar memikirkan Pilpres 5 tahunan, nggak. Lebih besar dari itu. Kalau kita mau negara survive, kalau kita mau negara ini utuh, itu yang kita butuhkan, persatuan itu mahal,” pesan Sugiono.
Baca juga : Lalu Hadrian Irfani: Bisa Memperkuat Rasa Memiliki Program MBG
Sementara, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno pesimis koalisi permanen akan berlangsung lama. Apalagi, ambang batas pencalonan Presiden sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga parpol bisa mencalonkan kadernya masing-masing.
“Wajar jika Paloh menanyakan sampai kapan koalisi permanen berlaku. Soalnya belum ada penyampaikan resmi,” katanya.
Jika koalisi permanen ini hanya sampai 2029, sudah dipastikan seluruh partai, kecuali PDIP akan tetap bersama Prabowo. Namun, jika periode koalisi permanen ini hingga 2029-2034, dia prediksi cuma sebagian yang tetap bertahan. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.