RM.id Rakyat Merdeka - Pakar hukum tata negara Mahfud MD, mengajak kampus-kampus tetap menjaga sikap kritis objektif. Artinya, akademisi-akademisi mampu melihat situasi, sehingga mau memuji dan mengapresiasi apa yang sudah baik dikerjakan Pemerintah. Tetapi juga mampu meluruskan kebijakan-kebijakan yang belum baik.
"Maka, saya katakan, jangan sekali-kali menjadi nihilis, mengatakan semua yang dilakukan Pemerintah itu salah, tidak, banyak yang bagus. Jangan juga sampai fatalis, menyatakan sudah serahkan, terserah, kita tidak bisa apa-apa, diam saja, itu juga tidak boleh," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (20/2/2025).
Hal itu disampaikan karena Mahfud melihat, ada perubahan kampus yang dulu berfungsi sebagai menara api, memberi pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, atau sebagai menara air, jadi penyejuk.
Sayangnya, Mahfud menyampaikan, walau masih ada alumni-alumni perguruan tinggi yang masih bersikap kritis, banyak yang sekarang menjadi penakut. Ia menduga, banyak kampus-kampus yang kini tidak berani bicara lantang karena ada proxy-proxy yang memecah atau menawari kenyamanan agar diam.
Baca juga : Pengamat Kebijakan Energi: Harusnya Bisa Kurangi Beban Subsidi Elpiji 3 Kg
Selain itu, Mahfud mengajak kampus-kampus tidak bersikap skeptisisme radikal, selalu mempersoalkan, membantah, menuding semua omon-omon tanpa mendengarkan duduk permasalahannya.
Jangan pula menjadi pesimisme ekstrim, tidak mau berbuat apa-apa karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan.
"Nah, kita orang kampus itu harus objektif, yang baik katakan baik, yang jelek katakan jelek," ujar Mahfud.
Mahfud mengambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, itu merupakan program yang baik dan sudah dijanjikan, sehingga harus dipenuhi. Pun kebijakan-kebijakan seperti kenaikan gaji hakim, guru honorer, bahkan program masuk perguruan tinggi gratis yang harus didukung, bukan cuma dinyinyiri.
Baca juga : Perayaan Natal Gerindra: Momentum Doa Demi Keberhasilan Pemerintahan Prabowo
Kemudian, ada program Food Estate yang dinilai harus didukung karena perlu ada kedaulatan pangan, serta efisiensi anggaran yang belakangan menimbulkan pro dan kontra.
Selain itu, bagi Mahfud, efisiensi anggaran tidak boleh dikritik secara membabi-buta karena sejak Orde Baru kita selalu mengeluh pemerintah tidak efisien.
Menurut Mahfud, publik perlu mendukung kebijakan efisiensi anggaran karena itu salah satu alasan rakyat Indonesia melakukan Reformasi.
Persoalannya, Mahfud menerangkan, pemberlakukan efisiensi anggaran itu bukan berarti pemotongan anggaran semata hanya untuk menjalankan program-program yang lainnya.
Baca juga : PT GGD Siap Dukung Pemerintah Bangun Industri Kreatif
"Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong, anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus cari sumber sumber produktif untuk biayai," kata Mahfud.
Mahfud mengingatkan, jangan sampai kasih makan gratis tetapi ambil anggaran yang membuat orang kehilangan lapangan kerja, infrasturktur, pendidikan.
Kata Mahfud, efisiensi yang tepat yakni dengan memotong anggaran yang dihamburkan, seperti kunjungan luar negeri yang tidak jelas, rapat-rapat di hotel, dan lain-lain.
"Kita dukung tindakan efisiensi itu karena in-efisien itu bagian dari cara orang melakukan korupsi yang harus kita perangi. Tetapi, sekali lagi harus tepat," pesan Mahfud.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.