Mahfud MD: Yang Penting Aparat Dan Birokrasi Netral

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) kembali dipilih DPRD. Pakar hukum tata negara Mahfud MD, berpendapat, persoalan sebenarnya bukan di sistem pemilihan yang dilakukan langsung atau tidak langsung.

Akan tetapi, yang paling penting, penegakan hukum di lapangan, dan netralitas aparat dan birokrasi.

"Kalau kita mau mengevaluasi, sebenarnya menurut saya tidak pada soal langsung atau tidak langsung. Tetapi pelaksanaan di lapangan, netralitas aparat penegak hukum dan netralitas birokrasi," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di Kanal YouTube Mahfud MD Official, dilihat Rabu (18/12/2024).

Biasanya, Mahfud menuturkan, petahana masih punya banyak kekuatan untuk menggunakan bantuan sosial dan program-program lain untuk mendulang simpati.

Baca juga : Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudharatnya

Hal ini banyak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hal ini bukan pelanggaran hukum tata negara melainkan hukum pidana. Sehingga banyak yang pada akhirnya masuk penjara.

MK, lanjut Mahfud, waktu itu memutuskan banyak kecurangan karena menggunakan fasilitas pemerintah itu. Bahkan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan Pemilu.

Namun demikian, karena penyalahgunaan ini tidak bisa secara langsung membuktikan pilihan orang dalam bilik suara, maka Pemiliunya tetap sah.

"Pilihan rakyat itu tetap sah, tetapi pelakunya diserahkan ke KPK dan ke polisi, dan itu yang banyak dipenjara," ujar mantan Menko Polhukam dan mantan Ketua MK ini.

Baca juga : Sengketa Pilkada, Cabup-Cawabup Mandailing Natal Serahkan Puluhan Bukti ke MK

Lantas apa yang perlu dievaluasi? Mahfud menekankan, birokrasi, terutama netralitas aparat yang paling utama. Nah, kunci evaluasi ada di pimpinan institusi, termasuk Presiden RI sebagai institusi tertinggi.

Mahfud pun meluruskan kabar keliru yang menyebut dirinya setuju agar Pilkada kembali dipilih DPRD. Mahfud menekankan, dirinya setuju Pilkada dievaluasi. Karena memang berbiaya mahal dan sangat jorok.

"Bukan menyatakan setuju kalau pemilihan dikembalikan lagi melalui DPRD," sebutnya.

Soal Pilkada secara langsung atau tidak langsung, Mahfud mempersilakan hal tersebut dibahas.

Baca juga : Datang Ke DPRD Cuma Minta Hibah, KPID DKI Nggak Pernah Laporkan Kegiatan

"Kalau pilihannya harus kembali lewat DPRD mari kita bahas. Pilkada itu berjalan sangat mahal, jorok, permainannya kotor, kadang kala tidak pakai etika, tidak pakai rasa malu, tidak pakai rasa takut, buruk sekali untuk situasi sosial politik kita," tegas Mahfud.

Maka itu, ia sependapat dengan alasan yang dikemukakan Presiden Prabowo tentang Pilkada yang mahal. Bahkan, Mahfud mengungkapkan, untuk pemilihan calon gubernur, kabarnya dibutuhkan minimal Rp 100 miliar. Bahkan ada yang sampai tembus Rp 1 triliun. Hal serupa terjadi di pemilihan setingkat bupati atau wali kota.

Mahfud mengingatkan, data yang dikemukakan KPK, dalam Pilkada 2020, ada 84 persen yang dibiayai cukong-cukong dan tentu saja biaya itu tidak cuma-cuma.

"Ditambah perpecahan di tengah masyarakat, kadangkala Pilkadanya sudah selesai, perpecahannya sampai 5 tahun berikutnya. Nah, apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak, itu nanti hasil evaluasi yang akan menentukan," kata Mahfud.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.