RM.id Rakyat Merdeka - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengirim murid-murid bermasalah “Sekolah Karakter” viral di media sosial. Banyak pihak meminta rencana itu dimatangkan lebih dahulu sebelum diterapkan.
Pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Dar mawan menyatakan, setiap rencana khususnya dibidang pendidikan, harus dilandasi oleh hasil riset mendalam dan mempertimbangkan aspek edukatif.
Meski mengirim murid-murid bermasalah ke “Sekolah Karakter” di barak TNI memiliki tujuan baik, program itu tetap memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
“Semua kebijakan atau program harus berbasis pada hasil kajian. Setiap siswa yang bermasalah, kan persoalannya bisa beda-beda. Jangan ujug-ujug dimasukkan ke pendidikan militer,” ujar Cecep dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).
Baca juga : Jaksa Bisa Gugat Ahli Waris Bayar Ganti Rugi
Idealnya, lanjut dia, karakter siswa dibina melalui pendidikan karakter yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya TNI.
Menurut dia, faktor pemicu siswa bermasalah memiliki banyak variabel, sehingga tak bisa diselesaikan dengan satu solusi.
“Harus ada ahli pendidikan, ahli psikologi, guru bimbingan konseling dan pembina OSIS yang dilibatkan. Ini institusi pendidikan, bukan sekadar penegakan disiplin,” tegasnya.
Cecep mengingatkan, pengemblengan siswa melalui “sekolah karakter dan kepribadian di militer” yang digagas Pemprov Jabar, akan berlangsung selama 6 bulan. Hal tersebut berpotensi membuat para siswa memiliki ketertinggalan secara akademik, bila mereka mengikuti program tersebut.
Baca juga : BTN Siapkan Pembiayaan Rumah Subsidi Buat Nakes
“Setelah enam bulan, mereka mau masuk semester berapa? Ini harus dikaji ulang dengan melibatkan berbagai stakeholder,” usulnya.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin juga memberikan sejumlah catatan soal rencana Pemprov Jabar mengirim siswa-siswa bermasalah untuk bersekola karakter dan kepribadian kepada TNI.
Menurut dia, meski program tersebut memiliki tujuan baik, pelibatan TNI dalam sekolah karakter dan kepribadian tak boleh menganggu tugas-tugas pokok TNI.
“Tujuan program itu baik, ingin mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI,” ujarnya.
Baca juga : Indonesia Semakin Dilirik Investor Asing
Selain menjaga tupoksi, lanjut Hasanuddin, pelibatan TNI juga tak boleh mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya.
“Intinya, tidak boleh mengganggu hal-hal lain di lingkungan TNI,” cetusnya.
Terkait teknis pelatihan di barak, dia meminta hal tersebut dikomunikasikan lebih lanjut dengan pejabat yang memahami atau pakar di bidang pendidikan.
Hasanuddin juga menegaskan tentang pentingnya memperhatikan pendekatan pendidikan yang tepat, agar program pembinaan sesuai dengan kaidah pendidikan, bukan menakut-nakuti.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.