RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut positif gagasan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
"Para buruh mendapatkan banyak hadiah, kado dari Presiden Republik Indonesia. Ada misalnya pembahasan soal draft Undang-Undang PPRT akan dijanjikan lebih cepat,” kata Menteri Karding usai mendampingi Presiden Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Gambir, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Menteri Karding juga mendukung rencana Presiden Prabowo yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional hingga penghapusan outsourcing. "Yang kedua, akan dibentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang ketiga, ada peluang untuk dibahas penghapusan outsourcing,” ujar Karding.
Baca juga : Kapolri Namanya Prabowo, Panglima TNI Subiyanto, Presiden-nya Prabowo Subianto
Dengan demikian, Menteri Karding berharap para buruh, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) terlindungi, terpenuhi seluruh hak-haknya, dan mendapatkan kesejahteraan.
“Dengan begini, kita berharap antara buruh termasuk juga pekerja migran di dalamnya, kita harapkan mendapatkan hak-haknya, terlindungi, dan mendapatkan kesejahteraannya. Hidup buruh, mari bersatu kita bela negara,” tegas Menteri Karding.
Sebelumnya, dalam pidatonya di peringatan May Day, Presiden Prabowo berjanji akan menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing, sekaligus membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.
Baca juga : Menteri P2MI Usulkan Penguatan Atnaker, dari Pelaporan, Promosi, & Pendataan PMI
"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.
Dewan tersebut akan menjadi forum konsultatif yang berisi tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah. Tugasnya antara lain memberikan masukan kepada Presiden mengenai pembaruan regulasi ketenagakerjaan, termasuk penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan serikat pekerja.
Presiden menekankan bahwa penghapusan outsourcing harus dirancang secara hati-hati dan realistis. Di satu sisi, pemerintah berpihak pada pekerja, tetapi di sisi lain juga mempertimbangkan kepastian investasi.
Baca juga : Literasi Keuangan Bangun Kemandirian Ekonomi
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” kata Prabowo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.