Sebelumnya
Pemerintah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD. Namun, biaya pembangunan IKN tidak dikurangi. Bagaimana rencana Pemerintahan Prabowo untuk membangun IKN dan prioritas penggunaan anggarannya sepanjang tahun ini?
Dalam sidang kabinet terbatas, 15 Januari 2025 yang membahas IKN, kami mengusulkan pembiayaan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, hingga tahun 2028. Mencakup kantor-kantor Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, MPR, dan DPD. Juga hunian dan kawasan sekitarnya. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp48,8 triliun. Dan ini telah disetujui Bapak Presiden. Dalam sidang itu, hadir Menteri PUPR, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekjen, serta OIKN.
Untuk tahun 2025, IKN membutuhkan Rp14,6 triliun. Awalnya disetujui Rp5,3 triliun. Lalu kami mengajukan tambahan sebesar Rp8,1 triliun. Dan kini sedang diproses Kementerian Keuangan. Jadi, anggaran untuk pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Namun, efisiensi tetap berlaku untuk hal-hal umum seperti perjalanan dinas dan seminar.
Perlu dicatat bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan dana dari APBN. Total kebutuhan pembangunan IKN sampai 2028 itu sudah kami hitung bersama dengan para deputi OIKN dan Kementerian Keuangan, biayanya mencapai sekitar Rp204 triliun.
Selain APBN, dari mana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan IKN?
Baca juga : Bisa Salurkan KUR, Koperasi Merah Putih Disokong Bank BUMN
Sumber dana pembangunan IKN berasal dari beberapa saluran. Selain APBN, ada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi langsung (direct investment), dan kemungkinan juga pendanaan dari luar negeri. Beberapa lembaga seperti ADB (Asian Development Bank) dan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) sudah menawarkan kerja sama. Namun, kami belum meminta izin dari Menteri Keuangan untuk merealisasikannya.
Untuk KPBU, kami memiliki skema pembiayaan untuk perumahan dan infrastruktur seperti jalan dan kawasan. Saat ini, pembangunan di IKN melibatkan tiga institusi. Pertama, proyek multi-year yang dulu dikerjakan Kementerian PUPR. Ini masih terus dilanjutkan, terutama untuk prasarana dasar. Kedua, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani pembangunan perumahan.
Setelah Lebaran yang lalu, blokir anggaran di Kementerian PUPR sudah dibuka untuk menyelesaikan proyek-proyek seperti jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan jalan kawasan. Sebanyak, 47 tower perumahan juga akan dilanjutkan oleh Kementerian Perumahan.
Ketiga, proyek baru, seperti kawasan jalan Multi Utility Tunnel (MUT), akan dikerjakan oleh Otorita IKN. Tendernya sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan pada pertengahan Mei sudah bisa tanda tangan kontrak.
Bagaimana rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, bisa diceritakan?
Baca juga : Siswa, Guru, Orangtua Dan UMKM Happy
Untuk membangun kompleks yudikatif dan legislatif, kami akan melakukan tender pada akhir Mei, sambil menyelesaikan pencairan dana tambahan Rp8,1 triliun. Jika semua berjalan sesuai rencana, proyek pembangunan kawasan yudikatif legislatif bisa selesai pada 2028.
Desain kawasan ini sudah ada dan telah di-review, serta dilaporkan kepada Presiden. Presiden memberikan perhatian khusus pada ruang sidang paripurna, yang menurut beliau kurang grande. Karena itu, desainnya sedang diperkuat kembali oleh tim dari Kementerian PUPR. Kami menunggu persetujuan Presiden sebelum melanjutkan.
Biaya pembangunan IKN sampai tahun 2028 sebesar Rp204 triliun. Bisakah dirinci darimana saja sumbernya?
Secara rinci, kebutuhan dana sebesar Rp204 triliun itu terbagi sebagai berikut. Dari APBN Rp48,8 triliun, KPBU sebesar Rp59 trilun untuk membangun perumahan termasuk 97 tower dan 130 rumah tapak. Dan untuk jalan, MUT sebesar Rp70 triliun. Sisanya diupayakan dari direct investment, termasuk pembangunan restoran dan hotel. Saat ini sudah ada direct investment senilai Rp2,6 triliun dari total sekitar Rp8 triliun yang sedang diproses. Jadi, pembangunan IKN terus berjalan, insya Allah, sesuai rencana.
Bagaimana perkembangan atau kondisi terbaru IKN?
Baca juga : Haykal: Pemilih Kesulitan Mengenali Kandidat
Perkembangan paling baru, pekan lalu Kementerian Pertahanan datang dan menyatakan setuju atas lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara. Targetnya, akan ada 750 siswa di angkatan pertama. Selain itu akan ada pembangunan Taman Safari, Pacuan Kuda, dan Polo Kuda. Ini akan menjadi tambahan komunitas baru di IKN. Alhamdulillah, sejauh ini semuanya berjalan lancar.
Sejumlah BUMN dan swasta yang sudah melakukan ground breaking, bagaimana progresnya saat ini? Apakah sudah ada yang mulai membangun?
Ada enam bank yang bulan ini akan mulai membangun, yaitu BTN, BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Kaltimtara. Itu semua di luar skema KPBU. Gedung Bank Indonesia dan rencana kantor OJK juga dibangun oleh masing-masing institusinya, tidak menggunakan skema KPBU.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.