Hasil Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar mulai 12-19 Mei 2025 di enam provinsi di Pulau Jawa menarik dicermati. Salah satunya menyoroti hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintahan di Jawa Barat. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai angka 94,7 persen. Angka ini menggambarkan dukungan yang sangat tinggi terhadap Dedi Mulyadi di Provinsi Jawa Barat. Dedi Mulyadi dianggap mampu membangun citra positif dalam memperkuat performanya di mata warga Jawa Barat. Masyarakat merasa bahwa aspirasinya didengar oleh pemimpinnya. Dengan gaya pendekatan yang inklusif, Dedi Mulyadi memperoleh tingkat kepercayaan dan kepuasan tinggi dari warga Jawa Barat.
Sementara itu, survei yang sama juga menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan dalam tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, yang hanya berada pada tingkat 61,3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa figur gubernur lebih dikenal publik daripada wakilnya, dan aktif dalam pengambilan kebijakan populis kerapkali lebih mendapatkan apresiasi, daripada figur seorang wakil gubernur yang peranannya tidak selalu terlihat oleh publik.
Tingkat kepuasan yang tinggi ini menjadi indikator positif bagi stabilitas politik di Jawa Barat. Hal ini tentu memberikan peluang besar untuk melanjutkan program-program pemerintahan provinsi yang telah dijalankannya dan memperbesar dampak pembangunan di wilayahnya. Kondisi ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dan peluang politik dan pembangunan di masa depan.
Dengan tingkat kepuasan publik atas hasil survei 100 hari kinerja kepala daerah, Dedi Mulyadi memiliki modal politik yang sangat kokoh untuk melanjutkan ragam kebijakan dan program yang telah direncanakannya sesuai dengan janji, visi dan misi saat kampanye. Dengan dukungan publik ini, Dedi tidak hanya meraih legitimasi yang kuat, tetapi juga menciptakan ruang yang lebih luas untuk menggalang dukungan politik dan memperkuat kontestasi berikutnya.
Popularitas tinggi bisa menjadi alat bargaining untuk membangun kepercayaan publik dan menarik perhatian media untuk terus mengamplifikasi hasil pencapaiannya. Namun demikian, dengan modal kepercayaan publik ini tentu memiliki tanggung jawab dan ekspektasi publik yang besar. Dedi Mulyadi harus bisa membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat tidak hanya sebatas citra dan popularitas, tetapi juga dibuktikan dengan kinerjanya yang benar-benar berdampak terhadap perubahan masyarakat yang lebih nyata. Kepercayaan ini harus dioptimalkan sebagai titik pijak menuju pemerintahan yang lebih responsif, peduli dan berorientasi pada kinerja.
Tingkat Kepuasan, Karena Apa?
Baca juga : Rossa, Prihatin Vidi Aldiano Digugat 24,5 Miliar
Meskipun tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai angka yang menakjubkan, tentu hal tersebut perlu dianalisis secara lebih kritis, melihat banyaknya persoalan ekonomi, pengangguran, kesenjangan pendapatan dan akses terbatas pada pendidikan dan Kesehatan di Jawa Barat. Tingginya kepuasan publik bisa jadi lebih banyak dipengaruhi karena konstruksi citra, kebijakan populis dan gaya kepemimpinan yang komunikatif.
Namun konstruksi citra bisa menutupi masalah struktural yang tidak terselesaikan. Program yang populis dan bersifat simbolik memang dapat menarik simpati warga, tetapi justru sering kali tidak menyentuh persoalan utama. Situasi ini menggambarkan bahwa di balik tingkat kepuasan publik terhadap kepala daerah, masih terdapat kesenjangan besar antara harapan publik dan realisasi kebijakan yang benar-benar berdampak terhadap rakyat kecil.
Contoh nyata dari kesenjangan tersebut tampak dari peristiwa ricuhnya job fair di Bekasi belakangan ini. Ribuan pencari kerja berdesak-desakan di lokasi bursa kerja dengan ekspektasi tinggi mendapatkan pekerjaan. Namun alih-alih ingin mencari solusi atas persoalan pengangguran, justru yang terjadi kekacauan akibat manajemen acara yang buruk dan tidak proporsional antara jumlah lowongan pekerjaan dengan jumlah pelamar. Kejadian ini mencerminkan betapa tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan, satu sisi juga memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah belum mampu menyediakan pekerjaan yang memadai terhadap pencari kerja.
Dengan melihat kenyataan ini, job fair justru memperlihatkan simbol kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan amanah konstitusi.
Baca juga : Cinta Laura, Ngarep Keajaiban Di Raja Ampat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, pada Februari 2025 jumlah pengangguran di provinsi tersebut mencapai 1,81 juta orang, naik sekitar 20 ribu orang dibandingkan kondisi pada Februari 2024. Meski jumlah pengangguran meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat justru mengalami sedikit penurunan dari 6,91 perse pada Februari 2024 menjadi 6,74% pada Februari 2025.
Data tersebut menjadi gambaran bahwa masalah pengangguran masih menjadi tantangan dan ancaman serius di tengah tingginya tingkat kepuasan kepada kepala daerah. Artinya, kepuasan warga belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya, dengan dibuktikan masih banyaknya pengangguran, kesenjangan ekonomi dan masalah pemerataan kesejahteraan.
Perilaku dan Sikap Publik
Meminjam pendapat Burhanuddin Muhtadi, cara warga menilai pemimpinnya memiliki pola yang berbeda jika kita membandingkan dengan negara-negara Barat. Misalnya saat negara dalam kondisi ekonomi buruk dan tingkat kesejahteraan tidak merata, warga negara Barat cenderung sangat kritis terhadap kinerja pemerintahannya, bahkan mereka dengan mudah memberikan nilai Merah kepada pemimpinnya. Dengan demikian, ada beberapa persoalan terkait dengan perilaku publik dalam merespons kinerja pemerintahan.
Pertama, orang Indonesia kurang kritis terhadap pemimpinnya. Mereka memberikan nilai tinggi kepada pemimpinnya tidak selalu karena prestasi dan kinerjanya, tetapi lebih berdasarkan aspek psikologis dan emosional yang tentu saja tidak tepat jika dijadikan alat ukur dalam menilai kinerja kepala daerah. Kecenderungan ini menjadikan penilaian terhadap seorang pemimpin menjadi bias.
Baca juga : Hasil Survei Harus Jadi Evaluasi Dan Pemicu Perbaikan Menyeluruh
Kedua, perilaku dan sikap warga sering kali tidak rasional. Pemimpin yang tampil sederhana, rajin blusukan ke lapangan, dan pintar berkomunikasi dengan rakyat sudah dianggap berhasil, meskipun data dan fakta di lapangan sama sekali tidak menunjukkan keberhasilan secara nyata.
Ada dua alat ukur dalam perilaku pemilih rasional, yakni berdasarkan faktor sosiotropik, yakni pertama, menilai pemimpin berdasarkan kondisi masyarakat secara umum, misalnya kondisi ekonomi, keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Kedua, faktor egosentris, yakni menilai pemimpin berdasarkan dampak kebijakan terhadap kondisi kehidupan dirinya, misalnya apakah lebih baik atau justru sebaliknya.
Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan bahwa warga masyarakat kurang literasi dalam merespons dan menilai kinerja pemerintahannya, sehingga persepsi masyarakat cenderung karena persoalan citra semata, tanpa melihat faktor dari hasil kerja nyata yang semestinya menjadi alat ukur dalam menilai kinerja sang pemimpin, jadi setiap evaluasi kebijakan publik menjadi bias dan tidak merepresentasikan keberhasilan secara nyata.
Fenomena ini menggambarkan bahwa kesuksesan seorang pemimpin kerapkali lebih ditentukan oleh pencitraan dibandingkan dengan dampak secara nyata atas penerapan kebijakannya. Dalam konteks ini tentu tidak luput dari keberpihakan media, narasi di media sosial, serta kemampuan tim komunikasi yang lihai dalam membangun citra menjadi faktor kunci dalam memengaruhi persepsi publik.
Oleh karena itu, pentingnya publik meningkatkan literasi politik dan membangun budaya kritis dalam merespons dan menilai pemimpinnya, supaya rakyat tidak terjebak pada tingkat popularitas dan strategi pencitraan di media sosial. Evaluasi kinerja pemimpin semestinya berdasarkan data dan fakta yagn bisa menjadi alat ukur, seberapa sighnifikan pemerintahan dalam melakukan pengurangan kemiskinan, menambah terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.