RM.id Rakyat Merdeka - Konflik Israel-Iran tak cuma mengancam keamanan kedua negara dan juga kawasan. Tapi, ada potensi munculnya ekstremisme yang bisa berkembang. Termasuk,di Indonesia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, jika konflik itu dikapitalisasi, ektremisme dan radikalisme bisa berkembang lintas batas negara. Dia mengingatkan Pemerintah agar tidak lengah melihat potensi ancaman ini.
Nurul bersyukur, sejauh ini potensi radikalisasi dari konflik tersebut belum berkembang di tanah air. Kendati demikian, dia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap dampak lanjutan yang bisa menyusup secara ideologis. Terlebih, radikalisme dan ekstremisme bisa menjadi ancaman senyap bagi ketahanan bangsa.
Baca juga : Pembahasan Dan Pengesahan RUU PPRT Sudah Mendesak
“Kalau tidak, kerusakannya bisa berdampak sangat luas, termasuk ke Indonesia,”ucap aktris yang ngetop di era tahun 1990-an ini dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Anggota Komisi I DPR itu menekankan, ancaman yang dimaksud bukan hanya soal nuklir. Tapi juga potensi perang etnis dan konflik ideologi. Maka, langkah konkret perlu segera dilakukan. Inilah saatnya Indonesia mengedepankan politik luar negeri aktif dan bermartabat. “Kita tidak ingin ada penjajahan dan peperangan di muka bumi ini,” ujar Nurul.
Pemilik nama lengkap Nurul Qomaril Arifin itu menyarankan, agar Pemerintah aktif mendorong gencatan senjata melalui forum-forum internasional. Mulai dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI), hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Semua bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan perdamaian. Langkah diplomasi ini harus sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca juga : Tok! MK Tolak Sengketa PSU Kabupaten Pesawaran
“Paling tidak, menyediakan bantuan dan perlindungan terhadap warga sipil terdampak perang,” katanya.
Politisi asal Bandung, Jawa Barat itu juga menekankan pentingnya mitigasi dalam negeri sebagai bentuk kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menjaga stabilitas energi. Mengingat konflik ini bisa berdampak pada rantai pasok minyak global.
Yang tak kalah pentingnya mitigasi digital juga perlu dilakukan untuk meredam penyebaran ideologi ekstrem di ruang maya.
Baca juga : Kejati Jabar Tersangkakan 3 Mantan Petinggi BPR KRI
Alumni Universitas Indonesia (UI) itu menyebut, selain Pemerintah, DPR juga mengambil peran aktif melalui penguatan diplomasi parlemen. Delegasi parlemen Indonesia akan terus menyuarakan pesan perdamaian di berbagai forum internasional. Tujuannya jelas, agar konflik tak makin meluas dan berlanjut.
Nurul memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan sebagai legislator terhadap kesiapan Pemerintah menghadapi dampak konflik global. Ketegangan kawasan bisa berimbas langsung pada kepentingan nasional. Tak lupa, dia mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat responsif. “Pasti juga Pemerintah sudah bersiap-siap,” ucapnya.
Istri dari juga Mayong Suryo Laksono itu menyoroti urgensi evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik. Sebagai langkah perlindungan negara terhadap rakyatnya. “Pemerintah selalu siap sedia dalam skenario terburuk. Evakuasi harus diprioritaskan demi keselamatan warga,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.