Himbara Suntik Modal KDKMP Hingga Rp 3 M

RM.id  Rakyat Merdeka -
Presiden Prabowo Subianto menargetkan, 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) segera melakukan kegiatan operasional. Pada tahap awal, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal menyediakan modal di kisaran Rp 1 miliar-Rp 3 miliar per koperasi.

Menteri Koordinator (Men­ko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, para pengelola KDKMP sudah bisa mengajukan pinjaman kepada bank yang tergabung dalam Himbara per 1 Juli mendatang.

“Plafon pinjaman ke KDKMP sebesar Rp 3 miliar. Pinjaman itu dapat digunakan untuk kegiatan bisnis koperasi,” terang Zul­has, sapaan akrab Zulkifli, usai menggelar Rapat Koordinasi, di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, salah satu anggota Him­bara, memastikan komitmennya mendukung agenda strategis Pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ekonomi kerakyatan. Termasuk pada penguatan koperasi desa, agar dapat menciptakan nilai tambah secara optimal dan berkelan­jutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi percaya, ko­perasi desa memiliki potensi be­sar untuk menjadi motor peng­gerak ekonomi lokal. Melalui sinergi ini, Bank Mandiri ber­harap dapat membantu Kemen­terian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan memperkuat fondasi kelembagaan koperasi dan mengakselerasi kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ini agar lebih adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman,” kata Darmawan, dalam keterangan, Jumat (27/6/2025).

Darmawan menjelaskan, Bank Mandiri tidak hanya me­nyediakan fasilitas dan dukungan logistik dan pinjaman, tetapi juga berkontribusi dalam pengisian materi pelatihan.

Baca juga : Parkir Liar Diusulkan Masuk Tindak Pidana

“Kami juga mendukung ke­giatan sharing session tentang pemahaman keuangan. Sehingga kehadiran KDKMP memberi­kan dampak yang lebih optimal dalam memperkuat ekonomi desa dan kemandirian bangsa,” jelas Darmawan.

Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara juga memastikan, perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam pembi­ayaan tersebut.

“Himbara sedang menggo­dok struktur pembiayaannya, bisnis modelnya. Nanti peman­faatannya seperti apa, termasuk manajemen risikonya seperti apa,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (27/6/2025).

Sementara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, nilai pinjaman yang dikucurkan bervariasi, tergan­tung kebutuhan masing-masing koperasi. Antara kisaran Rp 1 miliar-Rp 3 miliar per koperasi

“Perhitungan kebutuhan dana ini masih dalam tahap simulasi. Misalnya saja, untuk koperasi di desa berskala kecil, dana Rp 1 miliar dinilai sudah cukup,” kata pria yang akrab disapa Tiko ini, Rabu (4/6/2025).

Dana tersebut umumnya akan dipakai untuk membeli satu unit truk, dan membangun gudang berukuran 100 meter persegi (m2).

Tiko mengatakan, dana pinjaman ini akan terbagi ke dalam dua kategori besar, yang terdiri dari investasi dan modal bisnis.

Baca juga : Paula Verhoeven, Pasrah, Lepas Hak Asuh Anak

Dana investasi akan digunakan untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan gudang, pembelian alat dan me­sin pertanian, hingga kendaraan operasional. Sementara modal kerja akan difokuskan untuk pengadaan stok barang di koperasi.

Selain itu, KDKMP juga akan diwajibkan menjalankan tu­juh jenis usaha. Yakni Kantor Koperasi, Kios Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan Desa, Apotek, Sistem Pergudangan, dan Logistik.

“Tujuannya, agar koperasi ini bisa jadi ujung tombak distribusi barang-barang penting, seperti LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram (kg) dan pupuk sub­sidi,” jelasnya.

Tiko menjelaskan, untuk simulasi awal, dia memperkirakan Rp 1 miliar-Rp 2 miliar akan difokuskan untuk kredit investa­si. Sedangkan sekitar Rp 500 juta sisanya digunakan sebagai modal kerja. Untuk modal kerja, Pemerintah akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara.

Untuk pembiayaan investasi, akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Sebab, kemungkinan membutuhkan dukungan fiskal tambahan dari negara.

“Agar semua kebijakan ini tepat sasaran, Pemerintah beren­cana memulai dengan proyek percontohan,” tegasnya.

Mantan Bos Bank Mandiri ini mengungkapkan, sebanyak 100 KDKMP akan dibentuk sebagai pilot project, dengan target operasional pada akhir Juli 2025. Dari hasil proyek percontohan ini, kebutuhan riil tiap koperasi akan dievaluasi lebih dalam.

Baca juga : Mencekam, Lelah, Terus Berdoa Supaya Selamat

Menanggapi hal ini, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda berpendapat, pemberian pinjaman ke KDKMP oleh Him­bara tetap harus prudent dan terus dilakukan pengawasan, dengan mengedepankan aspek manajemen risiko.

“Makanya penting memberi pengetahuan atau literasi terkait pinjaman tersebut, agar tak terjadi potensi risiko penyalah­gunaan. Karena bagaimanapun, ini bisnis,” ingat Nailul ke­pada Rakyat Merdeka, Jumat (27/6/2025)

Sementara, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menerangkan, selain Himbara, KDKMP juga bisa meraih pin­jaman dari beberapa lembaga keuangan lainnya. Seperti Ko­perasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Pengelola Dana Ber­gulir (LPDB), dan Bank Pem­bangunan Daerah (BPD).

“Semua potensi sumber pem­biayaan ini perlu dimaksimalkan perannya demi kelangsungan koperasi ini,” tegas Menkop di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Menkop menuturkan, dengan pembiayaan tersebut, diharap­kan KDKMP menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Sehingga diper­lukan pengawasan preventif untuk mencegah isu negatif dan fraud,” tandas Menkop.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.