BREAKING NEWS
 

Catatan Dendy Zuhairil Finsa, Ketua LBH PP GP Ansor

Urgensi Pembinaan Pancasila Oleh Negara Dan RUU BPIP

Reporter & Editor :
ANGGOWO ADI SEPTANINGRAT
Rabu, 30 Juli 2025 09:17 WIB
Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa SH., MH. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pancasila bukan sekadar rumusan filosofis, melainkan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sejak awal pendirian negara, Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai landasan fundamental yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, Pembinaan Pancasila oleh negara merupakan sebuah keniscayaan untuk menjaga keutuhan ideologi bangsa dan menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga dan menguatkan ideologi bangsa dari dinamika masyarakat yang terus berkembang. Pembinaan Pancasila tidak hanya penting untuk memperkuat dan mempererat persatuan nasional, tapi juga menjadi benteng ideologis dari berbagai paham yang mengancam keutuhan bangsa. Tanpa pembinaan yang aktif dan terstruktur, Pancasila rentan hanya menjadi slogan formalistik tanpa makna substantif dalam perilaku warga negara maupun penyelenggara negara.

Baca juga : Urgensi Penguatan Lembaga Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembinaan Pancasila oleh negara secara sistematis dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya dalam membentengi dari berbagai ideologi transnasional yang terus menyebar dalam arus globalisasi. Dalam konteks ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hadir sebagai instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat eksistensi dan efektivitas upaya pembinaan tersebut. Eksistensi BPIP yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018, dinilai belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal. 

Adsense

RUU BPIP diajukan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan definitif bagi BPIP. Sehingga fungsinya sebagai lembaga yang merumuskan arah kebijakan, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dapat berjalan lebih efektif, serta untuk untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang lebih tinggi bagi lembaga serta program-program pembinaan Pancasila. RUU BPIP diharapkan dapat merumuskan tugas dan fungsi BPIP secara lebih matang agar mampu membawa dampak nyata dan tidak hanya sekadar menggelar kegiatan seremonial. Hal ini penting agar BPIP dapat memberikan arah yang jelas dalam pembinaan ideologi Pancasila di berbagai sektor.

Baca juga : Bamsoet Didapuk Jadi Ketua Dewan Pembinan Forum Kader Pemuda Bela Negara

Urgensi pembinaan Pancasila dan kehadiran RUU BPIP merupakan respons terhadap dinamika sosial-politik dalam menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan demikian, perlu dikontrol juga dalam pengaturannya agar RUU ini tidak menjadi pembinaan Pancasila yang dapat mengarah pada ideologi yang tertutup sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru, yakni Pancasila digunakan untuk membungkam kritik. Oleh karena itu, RUU BPIP perlu dirancang secara matang agar memperkuat fungsi dan tugas lembaga tanpa menimbulkan praktik represif.

Terkait hal tersebut, agar RUU BPIP dapat mencapai tujuannya, perlu diperhatikan beberapa aspek penting dalam penyusunannya, yakni aspek pendekatan metodologis yang memastikan Pancasila tidak hanya didefinisikan secara konseptual, tapi juga terinternalisasi dalam praktik kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara. Aspek keterlibatan lintas sektoral dalam penyusunan RUU BPIP dengan memperhatikan peran lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam penguatan ideologi Pancasila di seluruh level pemerintahan. Aspek penguatan pembinaan ideologi Pancasila di tingkat daerah. Dan aspek integrasi dalam berbagai sektor kehidupan nasional, termasuk pendidikan, hukum, dan pembangunan. 

Baca juga : Pembumian Pancasila Di LPKA Kelas II Bandung

Secara keseluruhan, pembinaan Pancasila adalah kebutuhan mendesak dalam menjaga arah dan jati diri bangsa. RUU BPIP hadir sebagai perangkat hukum penting untuk memastikan upaya tersebut dilakukan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan semangat demokrasi. Negara tidak boleh abai dalam menanamkan nilai-nilai ideologi yang menjadi pemersatu dan penjaga masa depan Indonesia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense