Pancasila Membangun Bangsa Dari Desa

RM.id  Rakyat Merdeka - Transisi pemerintahan baru dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 mendatang, bakal berjalan mulus. Program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran juga dapat direalisasikan segera, secara bertahap. 

Presiden Jokowi telah meminta Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dapat mengakomodasi semua program pemerintahan baru, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, yang juga dihadiri Menhan dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Imbauan Presiden tersebut menyusul rapat panitia kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR pada Selasa, (25/6/2024). Kala itu, Kementerian Keuangan menyatakan ada 7 program prioritas belanja dalam RAPBN 2025. 

Adaptasi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan strategi soft landing menutup masa akhir jabatan. Seiring dengan itu, memperkuat keberlanjutan program prioritas seperti Ibu Kota Negara (IKN), yang pada bulan ini akan menjadi lokasi peringatan nasional Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan infrastruktur yang dalam 10 tahun terakhir menjadi keunggulan pemerintah dalam pembangunan Indonesia.

Mencermati program yang diusung Prabowo-Gibran sangat menarik didalami. Pemerintahan baru nanti tampaknya berupaya meletakkan kembali positioning bangsa ini pada filosofi dasar negara Pancasila. Ekonomi kerakyatan, antara lain berupa pemerataan pembangunan, keadilan sosial, pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat di desa, serta upaya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, terekam dalam visi-misi yang diusung Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo ingin mengembalikan Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pancasila menjadi jati diri dari semua program kebangsaannya. Pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan pembangunan kemandirian bangsa merupakan strategi membangun negara berdaulat, adil, dan makmur. Semua itu tergambar dalam visi Indonesia Maju dan 8 misi Asta Cita.

Pancasila adalah jati diri bangsa. Salah satu wujud utamanya ada pada pembangunan desa. Poin tersebut diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengamanatkan keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya. Untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tentu diperlukan penguatan serta pendampingan yang kontinyu, mulai dari kelembagaan hingga masyarakat desa. 

Sudah jadi rahasia umum, penguatan desa belum optimal karena masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan pedesaan, hingga minimnya kuantitas dan kualitas tenaga pendamping. 

Agar stakeholders pedesaan bisa sepaham dan guyup, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bisa ikut andil. Mengapa BPIP? Dari bangunan konstitusinya, BPIP yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. 

Baca juga : Peran Ibu Bangsa Dalam Pembangunan

Output-nya berupa rekomendasi dari hasil kebijakan atau regulasi lintas Kementerian/Lembaga dan komponen pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usha, komunitas/masyarakat, dan media). Saya yakin, BPIP bisa mendorong sinergi penguatan pedesaan. 

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan pembangunan nasional masih terpusat di kota-kota besar. Ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat masih lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2024, rasio gini masih 0,379.

Sesuai tujuan negara dan cita-cita para pendiri bangsa adalah mewujudkan masyarakat adil makmur dan Sejahtera. Untuk merealisasikannya, Indonesia sudah memiliki sistem dan ekosistem ekonomi dan sosial yang berlandaskan Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berbasis kerakyatan yang dibangun dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, gotong royong, membangun bersama, sejahtera bersama. Ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian dengan menjadikan lima dasar Pancasila sebagai landasannya.

Pelaku ekonomi Indonesia itu 97 persen adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, mereka hanya menguasai sebagian kecil kue ekonomi nasional. Sementara satu persen penduduk Indonesia lainnya menguasai sekitar 70 persen ekonomi bangsa ini. Mereka menguasai sektor hulu ekonomi, industri tengah, industri hilir, hingga tata niaga ekonominya. Realita ini yang menjadikan pengusaha dan orang-orang kaya menjadi semakin kaya, dan rakyat bawah kian miskin. Kebijakan redistribusi aset dan penguataan ekonomi mikro dan kecil merupakan salah satu upaya menyeimbangkan ketimpangan ekonomi. Namun, ini perlu komitmen dan langkah kuat dan pemimpin bangsa yang harus punya visi besar dan visioner.

Menggerakkan ekonomi rakyat dimulai dari Desa. Yaitu, dengan mengoptimalkan potensi desa dan kekuatan ekonomi lokal yang dilakukan oleh masyarakat lokal di desa. Desa bukan menjadi obyek ekonomi, tapi lebih penting dari itu adalah menjadi subyek pembangunan, penggerak masyarakat, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki di Desa. Pendekatan One Village One Product (OVOP), bisa tidak hanya sekedar acara seremoni, tapi memacu bertumbuhnya ekonomi ekonomi dengan cepat dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Masalah Perut Rakyat

Salah satu optimalisasi sumber daya dan potensi desa adalah, sebagaimana tertuang dalam misi kedua Prabowo: Memantapkan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

Masalah pangan adalah masalah perut rakyat. Bila permasalahan ini tidak diatasi, persoalannya akan berdampak besar bukan hanya pada masalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan memicu kriminalitas, tapi juga besar dampaknya terhadap kekokohan negara dalam bingkai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Founding father bangsa Indonesia, Presiden Sukarno sudah mengingatkan kita bahwa "pangan adalah hidup matinya suatu bangsa."

Baca juga : Kadin Indonesia dan KSPSI Kolaborasi Dalam Pembangunan Pusdiklat

Dalam pidatonya menjelang peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang menjadi cikal bakal Institut Pertanian Bogor (IPB), 27 April 1952, Bung Karno mengajak para pemuda dan bangsa Indonesia membangun kemandirian pangan. Bung Karno yang memiliki gaya retorika yang khas, berapi-api, dan mampu membakar semangat rakyat Indonesia, yang biasanya kerap berpidato secara lisan, kali itu menyampaikan pidatonya juga dalam lembar tulisan.

Apa yang disampaikan Bung Karno sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Sebagai negara agraris yang kaya sumber daya alam, ironis Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor pangan terbesar. Bangs aini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sehingga tergantung pangan yang diproduksi asing. Ketidakmampuan ini, saya yakin bukan karena minimnya sumber daya alam Indonesia, tapi lebih pada paradigman (mindset) para pemegang kebijakan yang tidak membangun strategi dan solusi komprehensif mengatasi permasalahan pangan yang sudah puluhan tahun dirasakan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018 impor beras Indonesia menembus lebih 2 juta ton. Impor terus berlangsung setiap tahunnya, dan puncaknya pada 2023, impor beras mencapai 3.062.857 ton. Impor 2023 nilainya mencapai 1,789 miliar dolar AS atau sekitar Rp 28 triliun dana lari keluar dan dinikmati petani negara lain. Sumber impor beras Indonesia adalah dari India, Vietnam, Thailand, Pakistan, Myanmar, Jepang, dan Tiongkok. Produksi padi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

BPS mengungkapkan, pada 2023, luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektar dengan produksi padi sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan, menjadi beras 31,10 juta ton. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi padi turun 0,77 juta ton GKG. Bukan hanya beras. Pada 2023 Indonesia juga mengimpor kedelai 2 juta ton (90 persen diimpor dari Amerika Serikat). Impor gula 5 juta ton (terbanyak dari Thailand dan Brasil), impor jagung 1,24 juta ton, impor gandum dan meslin 10,58 juta ton. Bawang putih impor sebanyak 564.027 ton dengan nilai 648,47 juta dolar AS pada 2023.

Bawang merah, cabai, dan buah-buahan juga kini banyak impor. Komoditas pangan lainnya, impor daging sapi dan sejenis lembu setiap tahun terus meningkat. Pada 2023 impor daging sapi mencapai 238,433 ribu ton, sebagian besar disuplai dari India dan Australia. Impor daging sapi bakal meningkat 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah merancang impor daging sapi, bakalan, dan kerbau mencapai 389.024 ton. Sementara produksi daging sapi dalam negeri diperkirakan 422.649 ton.

Perlu Paradigma Baru

Realita ini yang menjadi tantangan besar pemerintahan Prabowo ke depan. Dengan potensi Indonesia sebagai negara agraris dan memiliki lahan luas dan subur, semestinya mampu memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, khususnya pangan yang diproduksi dalam dalam negeri sendiri. Tantangan meningkatkan produksi pangan memang tidak mudah. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mencetak lahan baru, melalui program pembangunan sejuta hektar sawah, pembangunan food estate, belum membuahkan hasil sesuai harapan.Perlu langkah dan kebijakan strategis yang terintegrasi dan terstruktur, inter-kementerian dan lembaga pemerintah, yang juga melibatkan unsur masyarakat, TNI, BUMN, dan swasta untuk mengakselerasi kemandirian pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis produksi pangan lokal. 

Pola pikir usang membangun ketahanan pangan dengan memperbanyak ketersediaan pangan barang impor sudah tidak relevan lagi. Perlu perubahan paradigma yang mendasar, membangun ketahanan pangan dengan mengoptimalkan potensi dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki sendiri.

Baca juga : Merdekakan Perempuan Nelayan Tradisional

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah dan mempunyai sumber saya manusia yang banyak. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dengan pendekatan teknologi pertanian yang semakin berkembang, selain akan mampu meningkatkan produksi pangan nasional, juga bakal menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja nasional.

Semangat dan keberpihakan Prabowo terhadap pertanian sudah dimulai sejak memimpin organisasi petani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 2004. Pemetaan permasalahan pertanian, termasuk peternakan dan perikanan, boleh jadi sudah dilakukannya sejak lama. Dan, dengan power-nya sebagai Presiden Republik Indonesia dan visi besarnya, optimis bakal mampu mengatasi permasalahan dasar petani, peternak, dan nelayan nasional Indonesia, sehingga bisa meningkatkan produksi menuju kemandirian pertanian dan kedaulatan pangan nasional. Filosofi nenek moyang kita, "Nandur opo sing dipangan, mangan opo sing ditandur". Tanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam.

Sumber daya pangan nasional: pertanian, peternakan, dan perikanan ada di desa-desa di Nusantara. Dari sektor pangan ini akan melahirkan industri hilir berupa usaha mikro kecil (UMK) dari desa. Saat ini Indonesia memiliki 83.763 desa/kelurahan yang tersebar di 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota, di dalam 38 provinsi. Penduduk Indonesia juga sebagian besar di desa. Bila desa mampu mengolah potensi dan sumber daya yang dimilikinya, urbanisasi generasi muda desa ke kota bakal berkurang, ekonomi desa bergerak, perputaran ekonomi besar di desa, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang tinggi selama ini tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk di desa, karena pembangunan dan pergerakan ekonomi masih terpusat di kota. Membangun desa bukan mengeksploitasi secara membabi buta sumber daya alam dan kekayaan desa. Pembangunan desa harus bertumpu pada sumber daya manusia-nya, sehingga produksi yang dibangun di desa alah kegiatan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mensejahterakan.

Membangun Indonesia harus dari desa. Apabila desa-desa di Nusantara ini maju, otomatis Indonesia akan menjadi negara maju. Mari turun ke desa, membangun desa, mewujudkan negeri Pancasila yang rukun, adil, makmur, dan sejahtera.

*Penulis adalah Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani), Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Pendiri Mitra Mikro, Ketua Arus Baru Indonesia (ARBI).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.