Sebelumnya
Saat ini, Satgas Pangan mengawasi 63.688 pasar di seluruh Indonesia, termasuk 9.000 pasar tradisional dan lebih dari 53.000 ritel modern. Polri memastikan bahwa penegakan hukum ini tidak akan mengganggu distribusi pangan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan beras SPHP Bulog ke ritel modern,” tutup Helfi.
Menanggapi penetapan tersangka ini, Direktur Utama PT FS, KG, secara resmi mengajukan surat pengunduran diri. Surat tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca juga : Danantara Bikin Aturan Ketat Soal Tantiem
“Saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari Direktur Utama PT FS. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang kami hargai. Pemerintah Provinsi DKI tetap mendukung proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (1/8/2025).
Lebih lanjut, Pramono menyebut kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD DKI Jakarta. Ia pun meminta seluruh jajaran direksi BUMD mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.
“BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegas mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
Baca juga : Demokrat Konsisten Pilih Pilkada Langsung
Pramono juga memastikan distribusi beras di Jakarta tetap berjalan normal. Ia menekankan, seluruh layanan publik, khususnya distribusi pangan strategis, harus tetap lancar.
“Layanan publik tidak boleh berhenti. Distribusi pangan strategis tetap harus berjalan lancar, karena ini menyangkut kepentingan jutaan warga Jakarta,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus beras oplosan ini. Kepala Negara bahkan menggelar rapat hingga larut malam untuk membahas persoalan tersebut dan meminta aparat menindak tegas para pelaku.
Baca juga : Golkar Dan Demokrat Tegaskan Komitmen Kerja Untuk Rakyat
Dalam kesempatan terpisah, Prabowo juga memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus yang ditaksir merugikan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah.
“Saya dapat laporan, satu tahun saja negara bisa rugi Rp100 triliun. Dalam lima tahun? Seribu triliun! Ini rampokan besar-besaran. Bagaimana saya tidak mendidih,” ujarnya lantang saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025). [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.